Berita

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37 TAHUN 2025 (PMK 37/2025) TENTANG PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Peraturan ini bertujuan untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam … Read more

Pemerintah Indonesia sebelumnya mengatur kerangka perizinan berbasis risiko melalui Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, beserta perubahannya (secara kolektif disebut “PP 5/2021”). Regulasi ini menjadi dasar utama dalam menetapkan tingkat risiko dan skala kegiatan usaha, serta menetapkan persyaratan perizinan dasar, mekanisme pengawasan, dan evaluasi yang berlaku secara nasional. Untuk … Read more

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK PER-8/PJ/2025 (PER-8/2025) TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Dengan telah berjalannya Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax diperlukan ketentuan teknis di bidang layanan administrasi perpajakan yang … Read more

Batasan hukum atas pembukaan informasi laporan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada pihak ketiga, termasuk pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau dalam konteks pemeriksaan peradilan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (“UU 5/2011”) serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“UU Kepailitan”). Permintaan informasi … Read more

Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah hukum strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Dimana aturan ini yakni perwujudan dari kebijakan transformasi BUMN, khususnya dalam kerangka pembentukan holding operasional investasi negara. Peraturan … Read more

DJP melalui Nota Dinas No. ND-4/PJ/PJ.02/2025 memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, serta memberikan penegasan terkait perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengelolaan rumah susun. Nota Dinas ini sebenarnya ditujukan untuk jajaran direktur di lingkungan DJP, kepala Kanwil DJP, kepala kantor layanan informasi dan pengaduan (KLIP), serta kepala KPP. Sesuai … Read more

Pemerintah menerbitkan Permenkumham No. 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat dari Korporasi, menggantikan aturan sebelumnya (Permenkumham No. 21 Tahun 2019). Berlaku sejak 4 Februari 2025, regulasi ini mewajibkan korporasi meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pemilik manfaat demi transparansi bisnis yang lebih baik. Menurut Pasal 3 ayat (1) Permenkumham 2/2025, setiap korporasi wajib mengungkapkan … Read more

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (DJP) NOMOR KEP-79/PJ/2025 TENTANG KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 YANG TERUTANG DAN/ATAU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2024 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA DALAM RANGKA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1947) DAN HARI RAYA IDULFITRI … Read more

Sebagaimana diungkapkan oleh seorang professor hukum dari Amerika Serikat, Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi tiga komponen penting, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hal ini pula yang mendasari pemerintah yang saat ini sedang menggodok Rancangan Peraturan Presiden terkait Kepatuhan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Hukum. Dalam Pasal … Read more