Indonesian Language

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL: BAGAIMANA MENYUSUNNYA

ABSTRAK Sistem pengendalian internal menjadi bagian penting dalam operasional perusahaan secara keseluruhan. Sistem pengendalian internal berperan besar dalam pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Dalam penerapannya, sistem pengendalian perlu memerhatikan kerangka kerja COSO. Penerapan sistem pengendalian yang efektif perlu dimulai dari proses identifikasi, penilaian atas tingkat kritikal, penetapan respon yang tepat, komunikasi, implementasi, … Read more

PENERAPAN BARU: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

ABSTRAK  Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) menetapkan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 (PMK 131/2024) diterbitkan untuk mengatur perlakuan PPN atas impor, penyerahan barang kena pajak (BKP), dan penyerahan jasa kena pajak (JKP). … Read more

STANDAR BARU: AKUNTANSI UNTUK ENTITAS PRIVAT

ABSTRAK Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menerbitkan SAK Entitas Privat (SAK EP) sebagai pengganti SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) guna merespon perkembangan standar pelaporan keuangan internasional (International Financial Reporting Standards (IFRS) for SMEs) yang mengacu pada kondisi dan kebutuhan nasional. SAK EP diperuntukkan bagi entitas yang tidak memiliki … Read more

Revisi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Melalui PP 6/2025 tentang Perubahan atas PP 37/2021

Sebagai bentuk respons atas dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, pemerintah Indonesia melakukan pembaruan atas program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (“JKP”) yang sebelumnya telah diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 (“PP 37/2021”). Adapun program JKP ini disusun untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (“PHK”), dengan memberikan manfaat berupa uang … Read more

PERLUASAN KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM PELAPORAN DEVISA MELALUI PBI 9 Th 2024 1

PERLUASAN KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM PELAPORAN DEVISA MELALUI PBI 9/2024 Dalam rangka mendukung stabilitas nilai rupiah secara menyeluruh, Bank Indonesia (“BI”) baru-baru ini menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa (“LLD”) (“PBI 9/2024”) yang telah berlaku sejak 23 Desember 2024 lalu. Dalam gambaran besar, struktur pengelolaan LLD yang diluncurkan dalam PBI … Read more

Perubahan Regulasi terkait Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi

PERUBAHAN REGULASI TERKAIT PENGALOKASIAN LAHAN BAGI PENATAAN INVESTASI Pada 22 Juli 2024 yang lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi … Read more

PAJAK KARBON DI INDONESIA

Otoritas Pajak Indonesia merumuskan peraturan pajak atas penggunaan emisi karbon, atau yang lebih dikenal sebagai Pajak Karbon. Penerimaan dari Pajak Karbon akan dianggarkan untuk pengembangan energi bersih atau yang dikenal sebagai Energi Baru Terbarukan (EBT). Inisiatif penerapan Pajak Karbon mendorong inovasi teknologi sehingga para pelaku usaha lebih memilih aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon, sehingga … Read more

PENGURANGAN EMISI KARBON DI INDONESIA

Dalam seratus tahun terakhir suhu permukaan bumi telah mengalami peningkatan. Jika dibandingkan pada pertengahan abad ke-20, suhu permukaan bumi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,89oC menurut data NASA, lembaga antariksa Amerika Serikat. Fenomena peningkatan suhu permukaan bumi ini dikenal dengan istilah global warming. Global warming atau pemanasan global disebabkan oleh Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilepaskan … Read more

PENETAPAN HARGA KARBON

Penetapan harga karbon mempertimbangkan biaya eksternal dari emisi GRK dikaitkan dengan  sumbernya melalui harga karbon dioksida (CO2). Hal ini membantu untuk mengalihkan beban kerusakan akibat emisi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dan mendorong perubahan perilaku ekonomi. Karakteristik utama dalam sistem penetapan harga karbon yang berhasil mencakup keadilan, stabilitas, keselarasan kebijakan dan tujuan, efisiensi biaya, keandalan … Read more

PERDAGANGAN KARBON DI INDONESIA

Perdagangan karbon merupakan salah satu mekanisme yang memberikan hak kepada suatu negara untuk melakukan jual beli unit karbon (tradable emission rights). Unit karbon adalah bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat, satu unit karbon setara dengan satu ton ekuivalen karbon dioksida. Di Indonesia, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2021 didefinisikan bahwa perdagangan karbon adalah … Read more