SWITU

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 23/PJ/2025 PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

Bahwa ketentuan PER-23/PJ/2025 bertujuan untuk memperjelas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan mengatur kembali ketentuan mengenai penentuan status subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Berikut ini adalah ketentuan utama dalam PER-23/PJ/2025: Subjek Pajak Dalam Negeri adalah: Subjek Pajak Luar Negeri adalah: Penghasilan yang diperoleh dari Indonesia oleh WNI yang berada di … Read more

REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-23/PJ/2025 ON THE DETERMINATION OF DOMESTIC TAX SUBJECTS AND FOREIGN TAX SUBJECTS

Whereas Regulation PER-23/PJ/2025 aims to clarify the General Provisions and Tax Procedures by re-regulating the provisions concerning the determination of the status of domestic tax subjects and foreign tax subjects. The following are the main provisions of Regulation PER-23/PJ/2025: Domestic Tax Subjects are: Foreign Tax Subjects are: Income earned from Indonesia by an Indonesian citizen … Read more

SW Indonesia Tax Update PER 19 Tahun 2025 (English)

DIRECTOR GENERAL OF TAX REGULATION NUMBER PER – 19/PJ/2025 CONCERNING THE DEACTIVATION OF TAX INVOICE ISSUANCE ACCESS FOR TAXABLE ENTERPRISES THAT FAIL TO FULFILL THEIR OBLIGATIONS IN ACCORDANCE WITH THE LAWS The purpose of this regulation to deactivate the access for tax invoice issuance, as stipulated in the Minister of Finance Regulation Number 81 of … Read more

SW Indonesia Tax Update PER 19 Tahun 2025 (Indonesia)

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (DJP) NOMOR PER – 19/PJ/2025 TENTANG PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERPAJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN Tujuan dari peraturan ini menonaktifkan akses pembuatan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka … Read more

SW Indonesia Tax Update PER 15 Tahun 2025

DIRECTOR GENERAL OF TAX REGULATION NUMBER PER-15/PJ/2025 CONCERNING THE LIMITATIONS OF CERTAIN CRITERIA FOR OTHER PARTIES AND THE APPOINTMENT OF OTHER PARTIES TO COLLECT, PAY AND REPORT INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR OBTAINED BY DOMESTIC TRADERS BY TRADING MECHANISMS THROUGH ELECTRONIC SYSTEMS Amid the rapid growth of the digital economy, the government continues to … Read more

SW Indonesia Tax Update PER 15 Tahun 2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-15/PJ/2025 TENTANG BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK  Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, pemerintah terus memperkuat mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas perdagangan … Read more

PMK 50 TAHUN 2025 – PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO

Alat tukar saat ini tidak selalu berbentuk fisik seperti uang logam dan uang kertas. Saat ini Aset Kripto dapat diakui sebagai alat tukar baru dan minat masyarakat untuk melakukan investasi pada Aset Kripto juga meningkat. Pada tanggal 1 Agustus 2025, pemerintah Indonesia melalui Direktur Jenderal menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025               (PMK 50/2025) … Read more

SW Indonesia Tax Update PMK 37 Tahun 2025

MINISTER OF FINANCE REGULATION NUMBER 37 YEAR 2025 (MOF 37/2025) ON THE APPOINTMENT OF OTHER PARTIES AS INCOME TAX COLLECTORS AND PROCEDURES FOR COLLECTING, DEPOSITING, AND REPORTING INCOME TAX COLLECTED BY OTHER PARTIES ON INCOME RECEIVED OR OBTAINED BY DOMESTIC MERCHANTS WITH TRADING MECHANISMS THROUGH ELECTRONIC SYSTEMS This regulation aims to facilitate public participation in … Read more

SW Indonesia Tax Update PMK 37 Tahun 2025

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37 TAHUN 2025 (PMK 37/2025) TENTANG PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Peraturan ini bertujuan untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam … Read more