SWITU Archives | SW INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (KEP) NOMOR KEP – 239/PJ/2026 TENTANG KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mendorong perekonomian nasional, serta melaksanakan kebijakan perpajakan terkait Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A PMK Nomor 118 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 71 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan. Berikut ini adalah ketentuan … Read more

DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER KEP-239/PJ/2026 CONCERNING TAX POLICY REGARDING THE REDUCTION OR WAIVER OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS BY THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES

This regulation is issued to improve Taxpayer compliance, support the national economy, and implement tax policies concerning the Reduction or Waiver of Administrative Sanctions, as referred to in Article 27A of Minister of Finance Regulation Number 118 of 2024, as amended by Minister of Finance Regulation Number 71 of 2026 concerning Procedures for Correction, Objection, … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI BIDANG PERPAJAKAN

Peraturan ini ditetapkan untuk mewujudkan kepastian hukum, memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. PMK Nomor 71 Tahun 2026 mengubah beberapa ketentuan pada PMK Nomor 118 Tahun 2024, yaitu Pasal 14, Pasal 16, Pasal 23, Pasal 32, dan Lampiran C, serta menambahkan Pasal … Read more

MINISTER OF FINANCE REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 71 OF 2026 CONCERNING AMENDMENTS TO MINISTER OF FINANCE REGULATION NUMBER 118 OF 2024 ON PROCEDURES FOR CORRECTION, OBJECTION, REDUCTION, WAIVER, AND CANCELLATION IN THE FIELD OF TAXATION

This regulation was issued to ensure legal certainty, provide convenience for Taxpayers, and enhance the effectiveness and efficiency of correction, objection, reduction, waiver, and cancellation procedures in the taxation sector. Minister of Finance Regulation Number 71 of 2026 amends several provisions within Minister of Finance Regulation Number 118 of 2024, specifically Articles 14, 16, 23, … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2026 TENTANG KONSULTAN PAJAK DAN PIHAK LAIN YANG BERTINDAK SEBAGAI KUASA WAJIB PAJAK

Seiring dengan perkembangan sistem perpajakan dan meningkatnya peran profesi perpajakan dalam mendukung kepatuhan Wajib Pajak, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. Ketentuan ini menggantikan PMK Nomor 111/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 175/PMK.01/2022. PMK ini bertujuan untuk memperkuat profesionalisme, integritas, … Read more

MINISTER OF FINANCE REGULATION NO. 55 OF 2026 ON TAX CONSULTANTS AND OTHER PARTIES ACTING AS TAXPAYER REPRESENTATIVES

In line with the development of Indonesia’s tax system and the increasing role of tax professionals in supporting taxpayer compliance, the Government has issued Minister of Finance Regulation (PMK) No. 55 of 2026 concerning Tax Consultants and Other Parties Acting as Taxpayer Representatives. This regulation replaces PMK No. 111/PMK.03/2014, as most recently amended by PMK … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI YANG DILAKUKAN MELALUI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI

Seiring dengan meningkatnya transaksi digital lintas negara yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi tersebut belum berjalan secara optimal. Untuk menyesuaikan administrasi perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepastian pemungutan pajak, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 49 Tahun 2026 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas … Read more

MINISTER OF FINANCE REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 49 OF 2026 ON THE PROCEDURES FOR THE COLLECTION OF VALUE ADDED TAX ON FOREIGN DIGITAL TRANSACTIONS CONDUCTED THROUGH THE FOREIGN DIGITAL TRANSACTION TAX COLLECTION SYSTEM

As cross-border digital transactions conducted by domestic taxpayers continue to increase, the mechanism for collecting Value Added Tax (VAT) on such transactions has not yet been implemented optimally. To align tax administration with developments in the digital economy and improve the efficiency, effectiveness, and certainty of tax collection, the Government issued Minister of Finance Regulation … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2026 TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN

Dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakili kepentingannya di hadapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Seiring dengan perkembangan administrasi perpajakan dan meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan … Read more

MINISTER OF FINANCE REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 44 OF 2026 CONCERNING THE REQUIREMENTS FOR BECOMING A TAX REPRESENTATIVE AND THE PROCEDURES FOR THE EXERCISE OF TAX RIGHTS AND THE FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS BY TAX REPRESENTATIVES

In carrying out their tax rights and fulfilling their tax obligations, taxpayers may appoint a representative to act on their behalf before the Direktorat Jenderal Pajak (DJP). In response to the continuous development of Indonesia’s tax administration system and the growing need for greater legal certainty, the Government has issued PMK No. 44 of 2026 … Read more

Jakarta	UOB Plaza 34th Floor, Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta 10230
Tangerang	Unity Building 3rd Floor, Jl. Boulevard Gading Serpong M5/21. Tangerang 15810
Surabaya	Spazio Building 5th Floor, Jl. Mayjen Yono Suwoyo Kav.3, Surabaya 60226