SWITU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2026 TENTANG KONSULTAN PAJAK DAN PIHAK LAIN YANG BERTINDAK SEBAGAI KUASA WAJIB PAJAK

Seiring dengan perkembangan sistem perpajakan dan meningkatnya peran profesi perpajakan dalam mendukung kepatuhan Wajib Pajak, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. Ketentuan ini menggantikan PMK Nomor 111/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 175/PMK.01/2022. PMK ini bertujuan untuk memperkuat profesionalisme, integritas, … Read more

MINISTER OF FINANCE REGULATION NO. 55 OF 2026 ON TAX CONSULTANTS AND OTHER PARTIES ACTING AS TAXPAYER REPRESENTATIVES

In line with the development of Indonesia’s tax system and the increasing role of tax professionals in supporting taxpayer compliance, the Government has issued Minister of Finance Regulation (PMK) No. 55 of 2026 concerning Tax Consultants and Other Parties Acting as Taxpayer Representatives. This regulation replaces PMK No. 111/PMK.03/2014, as most recently amended by PMK … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI YANG DILAKUKAN MELALUI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI

Seiring dengan meningkatnya transaksi digital lintas negara yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi tersebut belum berjalan secara optimal. Untuk menyesuaikan administrasi perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepastian pemungutan pajak, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 49 Tahun 2026 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas … Read more

MINISTER OF FINANCE REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 49 OF 2026 ON THE PROCEDURES FOR THE COLLECTION OF VALUE ADDED TAX ON FOREIGN DIGITAL TRANSACTIONS CONDUCTED THROUGH THE FOREIGN DIGITAL TRANSACTION TAX COLLECTION SYSTEM

As cross-border digital transactions conducted by domestic taxpayers continue to increase, the mechanism for collecting Value Added Tax (VAT) on such transactions has not yet been implemented optimally. To align tax administration with developments in the digital economy and improve the efficiency, effectiveness, and certainty of tax collection, the Government issued Minister of Finance Regulation … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2026 TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN

Dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakili kepentingannya di hadapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Seiring dengan perkembangan administrasi perpajakan dan meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan … Read more

MINISTER OF FINANCE REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 44 OF 2026 CONCERNING THE REQUIREMENTS FOR BECOMING A TAX REPRESENTATIVE AND THE PROCEDURES FOR THE EXERCISE OF TAX RIGHTS AND THE FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS BY TAX REPRESENTATIVES

In carrying out their tax rights and fulfilling their tax obligations, taxpayers may appoint a representative to act on their behalf before the Direktorat Jenderal Pajak (DJP). In response to the continuous development of Indonesia’s tax administration system and the growing need for greater legal certainty, the Government has issued PMK No. 44 of 2026 … Read more

PANDUAN PENYUSUNAN TRANSFER PRICING DOCUMENTATION (TP DOC) BERDASARKAN PMK 172 TAHUN 2023

Transfer Pricing Documentation (TP Doc) merupakan salah satu kewajiban administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Penyusunan TP Doc bertujuan untuk menunjukkan bahwa harga transfer yang diterapkan telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) atau Arm’s Length Principle (ALP), sehingga transaksi afiliasi dilakukan sebagaimana transaksi yang dilakukan oleh … Read more

GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF TRANSFER PRICING DOCUMENTATION (TP DOC) BASED ON PMK 172 OF 2023

Transfer Pricing Documentation (TP Doc) is one of the tax administration obligations for Taxpayers who conduct transactions with related parties. The preparation of TP Doc aims to demonstrate that the applied transfer pricing complies with the Arm’s Length Principle (ALP), ensuring that affiliate transactions are conducted as if they were transactions between independent parties. With … Read more

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ/2026 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MINIMUM GLOBAL BERDASARKAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL

Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion Rules/GloBE) merupakan implementasi dari kesepakatan OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS untuk memastikan bahwa kelompok perusahaan multinasional (Grup PMN) dikenakan pajak minimum secara global. Ketentuan ini mengatur berbagai aspek mulai dari penetapan status wajib pajak GloBE, pelaporan, pembayaran pajak tambahan, hingga mekanisme pengawasan dan pertukaran … Read more

DIRECTOR GENERAL OF TAXES REGULATION NUMBER PER-6/PJ/2026 ON PROCEDURES FOR THE EXERCISE OF RIGHTS AND THE FULFILLMENT OF OBLIGATIONS RELATING TO THE GLOBAL MINIMUM TAX BASED ON AN INTERNATIONAL AGREEMENT

The Director General of Taxes Regulation regarding the Global Minimum Tax (Global Anti-Base Erosion Rules/GloBE) is an implementation of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS agreement to ensure that multinational enterprise groups (MNE Groups) are subject to a global minimum tax. This regulation governs various aspects, ranging from the determination of GloBE taxpayer status, reporting, … Read more