Wawasan

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 2/PJ.09/2026 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Pada tanggal 9 Januari 2026 telah diterbitkan Pengumuman Nomor PENG-2/PJ.09/2026 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 mengenai Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 (PMK-112/2025), disampaikan bahwa penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) oleh Wajib Pajak Luar Negeri dilakukan dengan menggunakan … Read more

KEWAJIBAN BARU DALAM PERMENKUM 49/2025: PELAPORAN TAHUNAN PERSEROAN MELALUI RUPS

Pada akhir tahun 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (“Permenkum 49/2025”) yang mulai berlaku pada 17 Desember 2025. Peraturan ini menggantikan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 dan membawa sejumlah penyesuaian terhadap tata cara administrasi Perseroan Terbatas. Permenkum … Read more

POJK No. 38/2025: UPAYA OPTIMALISASI PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Dalam beberapa tahun terakhir, isu perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan menjadi perhatian serius. Peningkatan jumlah pengaduan konsumen terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) menunjukkan bahwa masih terdapat praktik yang merugikan masyarakat, baik dalam bentuk mis-selling produk, kurangnya transparansi informasi, kegagalan pengelolaan dana, hingga penyalahgunaan data konsumen. Kondisi ini diperparah oleh maraknya entitas keuangan ilegal … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2025 TENTANG PERLAKUAN ATAS BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB, SERTA HARTA HIBAHAN DALAM PAJAK PENGHASILAN

Peraturan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi terkait zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi dan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan bagi pihak penerima. Berikut ini adalah ketentuan utama dalam PMK Nomor 114 Tahun 2025: … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Berikut ini adalah ketentuan utama dalam PMK Nomor 112 Tahun 2025: Ketentuan Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Peraturan ini ditetapkan untuk lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum mengenai pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak, perlu mengatur ketentuan mengenai pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Berikut ini adalah ketentuan utama dalam PMK Nomor 111 Tahun 2025: Ruang Lingkup Pengawasan Bentuk Kegiatan Pengawasan Dalam rangka Pengawasan Wajib … Read more

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 23/PJ/2025 PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

Bahwa ketentuan PER-23/PJ/2025 bertujuan untuk memperjelas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan mengatur kembali ketentuan mengenai penentuan status subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Berikut ini adalah ketentuan utama dalam PER-23/PJ/2025: Subjek Pajak Dalam Negeri adalah: Subjek Pajak Luar Negeri adalah: Penghasilan yang diperoleh dari Indonesia oleh WNI yang berada di … Read more

Dukungan SW Indonesia dalam Kegiatan Kebangkitan Ragam Seni Budaya Nusantara

Mencintai kekayaan dan keragaman seni dan budaya Indonesia adalah tugas bersama setiap warga negara. Kekayaan budaya Indonesia adalah warisan berharga yang perlu dijaga dengan baik agar tidak diambil atau ditiru oleh negara lain. Memelihara warisan budaya tidak bergantung pada usia atau status sosial seseorang. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, SW Indonesia mendukung kegiatan … Read more