ABSTRAK Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menerbitkan SAK Entitas Privat (SAK EP) sebagai pengganti SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) guna merespon perkembangan standar pelaporan keuangan internasional (International Financial Reporting Standards (IFRS) for SMEs) yang mengacu pada kondisi dan kebutuhan nasional. SAK EP diperuntukkan bagi entitas yang tidak memiliki … Read more
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK PER-8/PJ/2025 (PER-8/2025) TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Dengan telah berjalannya Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax diperlukan ketentuan teknis di bidang layanan administrasi perpajakan yang … Read more
REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-8/PJ/2025 (PER-8/2025) CONCERNING THE PROVISIONS FOR THE DELIVERY OF CERTAIN TAX ADMINISTRATION SERVICES WITHIN THE FRAMEWORK OF IMPLEMENTING THE CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM. This regulation aims to implement the reformed tax administration system that more transparent, effective, efficient, accountable, and flexible. With the implementation of the Core … Read more
COSTING Lean Costing :Cost Overrun Detection精益成本管理：成本超支识别Lean Costing :Deteksi Pemborosan Biaya Costing Validation :Assurance Role of Internal Audit成本验证：内部审计的鉴证职能Costing Validation :Peran Asurans Internal Audit Costing and ERP :Synchronization for Decision MakingERP与成本核算：数据同步以实现更优决策Costing dan ERP :Sinkronisasi Untuk Pengambilan Costing and Law Risk:Cost Allocation In Joint Project成本核算与法律风险：联合项目的成本分摊Costing dan Risiko Hukum:Alokasi Biaya Dalam Proyek Bersama ESG dan Cost:Biaya Tambahan atau Nilai … Read more
The legal limitations on the disclosure of audit information by a Public Accounting Firm (Kantor Akuntan Publik – “KAP”) to third parties, including administrators in Suspension of Debt Payment Obligations (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang – “PKPU”) proceedings or within the context of judicial examination, are governed by Law Number 5 of 2011 on Public Accountants … Read more
Batasan hukum atas pembukaan informasi laporan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada pihak ketiga, termasuk pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau dalam konteks pemeriksaan peradilan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (“UU 5/2011”) serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“UU Kepailitan”). Permintaan informasi … Read more
The Government of the Republic of Indonesia has taken a strategic legal step to optimize the management of State-Owned Enterprises (SOEs) through the issuance of Government Regulation Number 15 of 2025 concerning the Addition of State Capital Participation into the Share Capital of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). This regulation reflects the implementation of SOE … Read more
Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah hukum strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Dimana aturan ini yakni perwujudan dari kebijakan transformasi BUMN, khususnya dalam kerangka pembentukan holding operasional investasi negara. Peraturan … Read more
The Directorate General of Taxes (DGT), through its Official Memorandum No. ND-4/PJ/PJ.02/2025, has provided legal certainty regarding tax compliance obligations and clarified the Income Tax (PPh) and Value-Added Tax (VAT) treatment for apartment building management. This memorandum is officially addressed to directors within the DGT, Head of Regional Tax Offices, Head of Information and Complaint … Read more
DJP melalui Nota Dinas No. ND-4/PJ/PJ.02/2025 memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, serta memberikan penegasan terkait perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengelolaan rumah susun. Nota Dinas ini sebenarnya ditujukan untuk jajaran direktur di lingkungan DJP, kepala Kanwil DJP, kepala kantor layanan informasi dan pengaduan (KLIP), serta kepala KPP. Sesuai … Read more
Copyright © 2025 SW Indonesia
