REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXATION NUMBER 6 OF 2024 CONCERNING USE OF THE RESIDENTIAL IDENTITY NUMBER (NIK) AS A TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (NPWP), TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (NPWP) WITH 16 (SIXTEEN) DIGIT FORMAT, AND IDENTITY NUMBER OF THE PLACE OF BUSINESS ACTIVITY (NITKU) IN TAX ADMINISTRATION SERVICES This regulation aims to provide legal certainty … Read more
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ/2024 TENTANG PENGGUNAAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) SEBAGAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP), NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DENGAN FORMAT 16 (ENAM BELAS) DIGIT, DAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) DALAM LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak dan pihak … Read more
This regulation aims to provide both fiscal and non-fiscal incentives to encourage entrepreneurs to participate in the construction and development of the IKN. Fiscal incentives are provided in the form of tax incentives, while non-fiscal incentives are provided in the form of simplified licensing procedures. The background of this regulation is to achieve the more … Read more
Peraturan ini bertujuan memberikan insentif baik fiskal maupun non-fiskal untuk mendorong masyarakat pelaku usaha berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan IKN. Insentif fiskal diberikan salah satunya dalam bentuk insentif perpajakan, sedangkan insentif non-fiskal diberikan dalam bentuk kemudahan perizinan. Latar belakang PMK ini adalah untuk memenuhi pertumbuhan target ekonomi 2045 yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi … Read more
NEW CAPITAL CITY WORLD SMART CITY TO SUSTAINABLE: CONCEPT, PROJECTS, AND TAX FACILITIES
PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG MASUK/KELUAR WILAYAH INDONESIA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri) baru-baru ini telah memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang masuk atau Keluar Wilayah Indonesia (Permenkumham 9/2024) yang mulai berlaku pada 18 Juni 2024 nanti. Pemberlakuan Permenkumham 9/2024 sekaligus akan mencabut dan … Read more
IMMIGRATION INSPECTION FOR INDIVIDUALS OF ENTERING/EXITING INDONESIAN’S TERRITORY The Minister of Law and Human Rights (Minister) has recently decided to issue Regulation Number 9 of 2024 on Procedures for Immigration Inspections of Individuals Entering or Exiting Indonesian Territory (Regulation 9/2024) which is set to come into force on 18 June 2024. The enactment of Regulation … Read more
ELECTRIC VEHICLE INNOVATION IN TRANSPORTATION IN DRIVING SUSTAINABILITY INITIATIVES
KEY POINTS OF CHANGE IN THE SECOND AMENDMENT OF INDONESIA’S ITE LAW On 2 January 2024, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) officially made its second amendment into Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (Amendment). … Read more
POIN-POIN PENTING YANG BERUBAH DALAM AMANDEMEN KEDUA UU ITE Tepat pada 2 Januari 2024 lalu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara resmi melakukan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Amandemen). Terdapat sejumlah … Read more
