SW Indonesia

KEWAJIBAN BARU PSE DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI RUANG DIGITAL DALAM PERMENKOMDIGI No. 9 TAHUN 2026

Pemerintah Indonesia kembali memperkuat tata kelola perlindungan anak di ruang digital melalui penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (“Permenkomdigi 9/2026”). Regulasi ini berlaku efektif sejak 6 Maret 2026 dan mengatur lebih lanjut … Read more

NEW OBLIGATIONS FOR ELECTRONIC SYSTEM OPERATORS IN CHILD PROTECTION WITHIN DIGITAL SPACES UNDER MOCDA NO. 9 OF 2026

The government of Indonesia has further strengthened the governance framework for child protection in digital spaces through the issuance of Ministry of Communication and Digital Affairs Regulation No. 9 of 2026 on the implementing regulation for Government Regulation No. 17 of 2025 concerning Electronic System Governance in Child Protection (“MOCDA 9/2026”). This regulation has been … Read more

PERPANJANGAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH BADAN TAHUN PAJAK 2025

A. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 71/PJ/2026 TENTANG KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK 2025 Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-71/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan Dalam Rangka … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bahwa ketentuan PMK 28 Tahun 2026 bertujuan meningkatkan akurasi dan lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Berikut ini adalah ketentuan dalam PMK 28 Tahun 2026: Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak setelah melakukan … Read more

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 28 OF 2026 CONCERNING PROCEDURES FOR PRELIMINARY REFUNDS OF TAX OVERPAYMENTS

The provisions of Minister of Finance Regulation (PMK) Number 28 of 2026 are aimed at enhancing accuracy and strengthening legal certainty in the exercise of taxpayers’ rights and the fulfillment of tax obligations. Accordingly, adjustments to the procedures governing preliminary refunds of tax overpayments are necessary. The following are the provisions in PMK 28 of … Read more

UPDATE PERATURAN PERPAJAKAN TERBARU: HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI WAJIB PAJAK

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2026. II.    PENGUMUMAN NOMOR PENG-25/PJ.09/2026 TENTANG IMBAUAN PENERBITAN BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI MELALUI CORETAX DJP Wajib Pajak Instansi Pemerintah (WP IP) pengguna Aplikasi Gaji Web wajib memastikan penerbitan Bukti Potong PPh Pasal 21/26 (Formulir BPA1/BPA2) untuk pegawai tetap. … Read more

LATEST TAX REGULATION UPDATES: KEY POINTS TAXPAYERS NEED TO KNOW

Under this regulation: This regulation came into effect on March 2026, 16. II.    ANNOUNCEMENT NUMBER PENG-25/PJ.09/2026 CONCERNING APPEAL FOR ISSUING INCOME TAX WITHHOLDING CERTIFICATE IN THE CONTEXT OF REPORTING ANNUAL INDIVIDUAL INCOME TAX SPT THROUGH CORETAX DJP This announcement emphasizes that: This announcement was issued on March 2026, 10. III.   ANNOUNCEMENT NUMBER PENG-27/PJ.09/2026 … Read more

UPDATE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA – PERIODE II FEBRUARI 2026

Pada periode kedua bulan Februari 2026, terdapat sejumlah perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkembangan tersebut mencakup berbagai jenis peraturan, antara lain Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Peraturan Presiden (Perpres), Rancangan Perpres, serta berbagai Peraturan Menteri dari kementerian teknis terkait. Selanjutnya, dalam periode ini terdapat perkembangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut … Read more

UPDATE ON INDONESIAN LAWS AND REGULATIONS – PERIOD II FEBRUARY 2026

During the second period of February 2026, a number of developments in Indonesian laws and regulations were recorded. These developments encompass various types of regulations, including Draft Laws (RUU), Draft Government Regulations (RPP), Presidential Regulations (Perpres), Draft Presidential Regulations, as well as various Ministerial Regulations issued by relevant technical ministries. Furthermore, during this period, progress … Read more