SW Indonesia

Pemerintah menerbitkan Permenkumham No. 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat dari Korporasi, menggantikan aturan sebelumnya (Permenkumham No. 21 Tahun 2019). Berlaku sejak 4 Februari 2025, regulasi ini mewajibkan korporasi meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pemilik manfaat demi transparansi bisnis yang lebih baik. Menurut Pasal 3 ayat (1) Permenkumham 2/2025, setiap korporasi wajib mengungkapkan … Read more

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (DJP) NOMOR KEP-79/PJ/2025 TENTANG KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 YANG TERUTANG DAN/ATAU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2024 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA DALAM RANGKA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1947) DAN HARI RAYA IDULFITRI … Read more

Sebagaimana diungkapkan oleh seorang professor hukum dari Amerika Serikat, Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi tiga komponen penting, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hal ini pula yang mendasari pemerintah yang saat ini sedang menggodok Rancangan Peraturan Presiden terkait Kepatuhan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Hukum. Dalam Pasal … Read more

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-67/PJ/2025 TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PAJAK YANG TERUTANG DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX (KEP-67/PJ/2025) KEP-67/PJ/2025 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penghapusan sanksi administratif sehubungan dengan masa transisi implementasi Sistem Coretax. Wajib Pajak diberikan penghapusan … Read more