PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74 TAHUN 2024 (PMK 74/2024) TENTANG PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan dalam penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih bagi usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, … Read more
LATEST PROVISION ON ARBITRATION in PERMA No. 03/2023 Definition of Arbitration According to Article 1 number 1 of Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (“Arbitration Law“), arbitration is a method of resolving civil cases outside the general court system, based on an arbitration agreement made in writing by the disputing … Read more
KETENTUAN TERBARU MENGENAI ARBITRASE DALAM PERMA NO. 03/2023 Pengertian Arbitrase Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian satu perkara perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lebih … Read more
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78 TAHUN 2024 (PMK 78/2024) TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN BEA METERAI Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran bea meterai, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan bea meterai sesuai dengan prinsip simplifikasi regulasi. Berikut beberapa pokok pengaturan yang terdapat dalam PMK 78/2024: Pendampingan jasa perpajakan dapat menghubungi: … Read more
MINISTER OF FINANCE REGULATION NUMBER 78 OF 2024 (PMK 78/2024) ON STAMP DUTY IMPLEMENTATION PROVISIONS This regulation aims to provide convenience in fulfilling stamp duty payment obligations, as well as to provide legal certainty in the implementation of stamp duty collection in accordance with the principle of regulatory simplification. Below are some key provisions found … Read more
EXPANSION OF THE SCOPE OF INVESTMENT FACILITIES FOR IKN BUSINESS ACTORS ON GR 29/2024 As a step towards realizing the Capital City of Nusantara (Ibu Kota Nusantara – “IKN”) as a sustainable global city, the government issued Regulation Number 12/2023 on the Issuance of Business Licenses, Ease of Doing Business and Investment Facilities for Business … Read more
PERLUASAN LINGKUP FASILITAS INVESTASI BAGI PELAKU USAHA DI KAWASAN IKN PADA PP 29/2024 Sebagai langkah untuk mewujukan Ibu Kota Nusantara (“IKN”) sebagai kota global yang berkelanjutan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (“PP 12/2023”) pada 6 Maret … Read more
MINISTRY OF FINANCE REGULATIONS NO. 61 YEAR 2024 (PMK 61/2024) CONCERNING ADDITIONAL VALUE ADDED TAX INCENTIVES ON SUPPLIES OF LANDED HOUSES AND FLAT UNITS BORNE BY THE GOVERNMENT FOR THE 2024 FISCAL YEAR The Indonesian Government has implemented a policy for Value Added Tax (VAT) incentives borne by the Government on delivery of landed houses … Read more
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61 TAHUN 2024 (PMK 61/2024) TENTANG INSENTIF TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024 Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun pada tahun 2023 dan 2024 sesuai dengan Peraturan … Read more
NOTA DINAS NO. ND-14/PJ/PJ.02/2024 TENTANG PENEGASAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN Nota Dinas No ND-14/PJ/PJ.02/2024 tanggal 8 Juli 2024 bertujuan untuk memberikan keseragaman dan kepastian hukum atas pelaksanaan Peraturan Menteri … Read more
