The Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan – OJK) has issued Regulation Number 12 of 2024 on the Implementation of Anti-Fraud Strategies by Financial Services Institutions (Lembaga Jasa Keungan – LJK) (POJK 12/2024), aimed at strengthening efforts to prevent and address fraud in the financial services sector. According to Article 1, paragraph 4 of POJK … Read more
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK 12/2024), yang bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan penipuan di sektor jasa keuangan. Peraturan ini dirancang untuk melindungi industri keuangan dan masyarakat dari kerugian yang disebabkan oleh berbagai bentuk penipuan. Menurut Pasal 1 ayat … Read more
PERUBAHAN REGULASI TERKAIT PENGALOKASIAN LAHAN BAGI PENATAAN INVESTASI Pada 22 Juli 2024 yang lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi … Read more
AMENDMENT ON LAND ALLOCATIONS FOR INVESTMENT MANAGEMENT REGULATION On July 22nd 2024, President Joko Widodo issued Presidential Regulation Number 76 of 2024 on Amendments to Presidential Regulation Number 70 of 2023 on Land Allocations for Investment Management (“Regulation 76/2024”). Several provisions in Presidential Regulation Number 70 of 2023 on the Land Allocations for Investment Management … Read more
REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXATION NUMBER 6 OF 2024 CONCERNING USE OF THE RESIDENTIAL IDENTITY NUMBER (NIK) AS A TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (NPWP), TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (NPWP) WITH 16 (SIXTEEN) DIGIT FORMAT, AND IDENTITY NUMBER OF THE PLACE OF BUSINESS ACTIVITY (NITKU) IN TAX ADMINISTRATION SERVICES This regulation aims to provide legal certainty … Read more
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ/2024 TENTANG PENGGUNAAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) SEBAGAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP), NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DENGAN FORMAT 16 (ENAM BELAS) DIGIT, DAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) DALAM LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak dan pihak … Read more
IPO READINESS SUPPORT FROM INDONESIA STOCK EXCHANGE AND SUPPORTING PROFESSIONS
This regulation aims to provide both fiscal and non-fiscal incentives to encourage entrepreneurs to participate in the construction and development of the IKN. Fiscal incentives are provided in the form of tax incentives, while non-fiscal incentives are provided in the form of simplified licensing procedures. The background of this regulation is to achieve the more … Read more
Peraturan ini bertujuan memberikan insentif baik fiskal maupun non-fiskal untuk mendorong masyarakat pelaku usaha berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan IKN. Insentif fiskal diberikan salah satunya dalam bentuk insentif perpajakan, sedangkan insentif non-fiskal diberikan dalam bentuk kemudahan perizinan. Latar belakang PMK ini adalah untuk memenuhi pertumbuhan target ekonomi 2045 yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi … Read more
NEW CAPITAL CITY WORLD SMART CITY TO SUSTAINABLE: CONCEPT, PROJECTS, AND TAX FACILITIES
