SW Indonesia

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2024 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 Sehubungan dengan adanya perubahan cara perhitungan PPh Pasal 21, Pemerintah telah menerbitkan peraturan … Read more

REGULATION OF THE MINISTRY OF DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER – 2/PJ/2024 REGARDING FORM AND PROCEDURES FOR PROVIDING PROOF OF WITHHOLDING INCOME TAX ARTICLE 21 AND/OR ARTICLE 26 AS WELL AS THE FORM, CONTENTS, PROCEDURES FOR COMPLETING, AND PROCEDURES FOR SUBMISSION OF THE INCOME TAX RETURN OF ARTICLE 21 AND/OR ARTICLE 26 In connection … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164 TAHUN 2023 (PMK 164/2023) TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DAN KEWAJIBAN PELAPORAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK Peraturan ini bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, serta kemudahan bagi Wajib Pajak atau Pengusaha … Read more

REGULATION OF THE MINISTRY OF FINANCE NUMBER 164 YEAR 2023 (MoF  164/2023) REGARDING PROCEDURES FOR THE IMPOSITION OF INCOME TAX ON INCOME FROM BUSINESSES RECEIVED OR OBTAINED BY TAXPAYERS WHO HAVE CERTAIN GROSS TURNOVER AND REPORTING OBLIGATIONS TO BE RECOGNIZED AS A TAXABLE ENTREPRENEUR  This regulation aims to provide justice, legal certainty and convenience for … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 172 TAHUN 2023 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA. I. PKKU (Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha) Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi dapat melakukan penyesuaian  keterkaitan dalam hal terdapat : Penyesuaian keterkaitan dapat dilakukan melalui Negara Asal Lawan Transaksi yang: 1. Berada … Read more

REGULATION OF THE MINISTRY OF FINANCE NUMBER 172 YEAR 2023 REGARDING THE APPLICATION OF ARM’S LENGTH PRINCIPLES AND NORMALITY IN BUSINESS TRANSACTION INFLUENCED BY SPECIAL RELATIONSHIP. I. Arm’s Length Principles and Normality in Business (Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha/ ”PKKU”) Domestic Taxpayers who are the transaction counterparties can make relatedness adjustments if there are: Relatedness … Read more