SW Indonesia

中文版 什么是可持续经济?

世界自然基金会(WWF)将可持续经济定义为一种具有韧性并能为所有人提供高质量生活的经济体系。该经济体系在地球资源的承载范围内运作,旨在将全球变暖控制在关键的2°C临界值以下。这一概念超越了传统的成功衡量标准,更关注长期福祉,而非短期利润。 传统经济理论通常以增长为优先目标,通常通过国内生产总值(GDP)的增长来衡量。然而,这些模型在很大程度上忽视了不受控制的经济活动所带来的环境破坏和社会不平等。 近年来,应对气候变化的紧迫性已不可忽视。同时,人们对企业社会责任(CSR)的期望不断提升,推动了新经济理论的发展。这些新兴的经济框架采用更广阔的视角,将环境可持续性、社会公平和长期经济韧性纳入其中。 可持续经济旨在在经济增长、生态保护和社会福利之间实现平衡。它建立在以下三个关键原则之上: 向可持续经济转型不仅是道德义务,更是经济上的必要条件。通过使政策和商业战略与可持续发展目标保持一致,我们可以应对气候变化,减少不平等,并建立一个惠及所有人的经济–无论是现在还是子孙后代。

PMK 74 Tahun 2024

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 74 OF 2024 (PMK 74/2024) REGARDING THE FORMATION OF ALLOWANCES FOR DOUBTFUL ACCOUNT THAT MAY BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME This regulation aims to provide legal certainty, fairness, and ease in calculating the cost of establishing bad debt allowance for banks and other business entities that extend credit, … Read more

PMK 74 Tahun 2024

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74 TAHUN 2024 (PMK 74/2024) TENTANG PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan dalam penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih bagi usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78 TAHUN 2024 (PMK 78/2024) TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN BEA METERAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78 TAHUN 2024 (PMK 78/2024) TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN BEA METERAI Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran bea meterai, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan bea meterai sesuai dengan prinsip simplifikasi regulasi. Berikut beberapa pokok pengaturan yang terdapat dalam PMK 78/2024: Pendampingan jasa perpajakan dapat menghubungi: … Read more

PERLUASAN LINGKUP FASILITAS INVESTASI BAGI PELAKU USAHA DI KAWASAN IKN PADA PP 29 Th 2024

PERLUASAN LINGKUP FASILITAS INVESTASI BAGI PELAKU USAHA DI KAWASAN IKN PADA PP 29/2024 Sebagai langkah untuk mewujukan Ibu Kota Nusantara (“IKN”) sebagai kota global yang berkelanjutan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (“PP 12/2023”) pada 6 Maret … Read more

PMK 61 Tahun 2024

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61 TAHUN 2024 (PMK 61/2024) TENTANG INSENTIF TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024 Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun pada tahun 2023 dan 2024 sesuai dengan Peraturan … Read more

SW ITU – Nota Dinas ND14-PJ-02-2024 V2_Final

NOTA DINAS NO. ND-14/PJ/PJ.02/2024 TENTANG PENEGASAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN Nota Dinas No ND-14/PJ/PJ.02/2024 tanggal 8 Juli 2024 bertujuan untuk memberikan keseragaman dan kepastian hukum atas pelaksanaan Peraturan Menteri … Read more

KERANGKA BARU ANTI FRAUD: TENGGAT WAKTU DAN PELAPORAN LJK POJK 12/2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK 12/2024), yang bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan penipuan di sektor jasa keuangan. Peraturan ini dirancang untuk melindungi industri keuangan dan masyarakat dari kerugian yang disebabkan oleh berbagai bentuk penipuan. Menurut Pasal 1 ayat … Read more

SW Indonesia Tax Update PER 6 Tahun 2024 – (IND)

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ/2024 TENTANG PENGGUNAAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) SEBAGAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP), NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DENGAN FORMAT 16 (ENAM BELAS) DIGIT, DAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) DALAM LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak dan pihak … Read more

IPO READINESS: UNDERWRITER SUPPORT

Peran penjamin emisi efek (underwriter) dalam proses Penawaran Saham Perdana (IPO) sangatlah krusial. Peran underwriter tampak dalam tahap Pre-IPO, Pelaksanaan IPO, dan Post IPO. Pada tahap Pre-IPO, underwriter mendukung perusahaan dalam hal menyusun strategi IPO dan melakukan uji tuntas kesiapan calon emiten dalam kepatuhan aspek-aspek terkait IPO.  Underwriter IPO berperan menjadi perantara antara perusahaan yang … Read more