Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu adanya upaya menstimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan, untuk itu diperlukan dukungan pemerintah berupa kebijakan pemberian insentif fiskal. Peraturan ini bertujuan untuk melanjutkan kebijakan insentif fiskal di sektor perumahan pada tahun 2023. 1. PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan, ditanggung … Read more
Profesi auditor independen mengharuskan proses pengumpulan data entitas diaudit untuk menjadi bukti dalam rangka merumuskan opini audit. Bagaimana sebuah kantor akuntan membangun sistem proteksi data klien menjadi penting dalam rangka memenuhi tuntutan profesi sebagai auditor independen. Sebagai auditor eksternal, kemampuan menjaga kerahasiaan data klien menjadi salah satu prinsip etika profesi. Profesi auditor merupakan profesi yang … Read more
DATA PROTECTION CONTROLS AND LIMIT OF INFORMATION TO KEEP ITS PRIVACY AND SAFETY
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2024 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 Sehubungan dengan adanya perubahan cara perhitungan PPh Pasal 21, Pemerintah telah menerbitkan peraturan … Read more
INCENTIVES FINANCIAL, OPERATION, AND TAX STIMULUS TO ATTRACT INVESTORS GROWING ITS BUSINESS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164 TAHUN 2023 (PMK 164/2023) TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DAN KEWAJIBAN PELAPORAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK Peraturan ini bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, serta kemudahan bagi Wajib Pajak atau Pengusaha … Read more
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 172 TAHUN 2023 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA. I. PKKU (Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha) Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi dapat melakukan penyesuaian keterkaitan dalam hal terdapat : Penyesuaian keterkaitan dapat dilakukan melalui Negara Asal Lawan Transaksi yang: 1. Berada … Read more
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta penyesuaian tarif pajak penghasilan untuk Wajib … Read more
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 58 YEAR 2023 CONCERNING INCOME TAX RATE OF WITHHOLDING TAX ARTICLE 21 ON INCOME IN CONNECTION WITH WORK, SERVICES OR ACTIVITIES OF INDIVIDUAL TAXPAYER This regulation aims to provide convenience and simplicity in fulfilling tax obligations for Taxpayers regarding Withholding Tax Article 21 as well as the … Read more
Copyright © 2025 SW Indonesia
