PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131 TAHUN 2024 (PMK 131/2024) TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK, PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK, PENYERAHAN JASA KENA PAJAK, PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN, DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN Peraturan … Read more
PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131 TAHUN 2024 Peraturan ini merupakan petunjuk teknis pembuatan Faktur Pajak (FP) untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 yang mulai berlaku … Read more
ALL THAT’S NEW Cover Story : Fireworks in Jakarta New Standard :Accounting for Private Entity新标准：私人实体的会计准则Standar Baru :Akuntansi untuk Entitas Privat New Digitalization :Generative Artificial Intelligence新数字化：生成式人工智能Digitalisasi Baru :Kecerdasan Buatan Generatif New Commitment :China Investment in Indonesia新承诺：中国在印尼的投资Komitmen Baru :Investasi China di Indonesia New Commitment :China Investment in Indonesia新承诺：中国在印尼的投资Komitmen Baru :Investasi China di Indonesia New Perspective :Sustainable Finance新视角：可持续金融Perspektif … Read more
世界自然基金会（WWF）将可持续经济定义为一种具有韧性并能为所有人提供高质量生活的经济体系。该经济体系在地球资源的承载范围内运作，旨在将全球变暖控制在关键的2°C临界值以下。这一概念超越了传统的成功衡量标准，更关注长期福祉，而非短期利润。 传统经济理论通常以增长为优先目标，通常通过国内生产总值（GDP）的增长来衡量。然而，这些模型在很大程度上忽视了不受控制的经济活动所带来的环境破坏和社会不平等。 近年来，应对气候变化的紧迫性已不可忽视。同时，人们对企业社会责任（CSR）的期望不断提升，推动了新经济理论的发展。这些新兴的经济框架采用更广阔的视角，将环境可持续性、社会公平和长期经济韧性纳入其中。 可持续经济旨在在经济增长、生态保护和社会福利之间实现平衡。它建立在以下三个关键原则之上： 向可持续经济转型不仅是道德义务，更是经济上的必要条件。通过使政策和商业战略与可持续发展目标保持一致，我们可以应对气候变化，减少不平等，并建立一个惠及所有人的经济–无论是现在还是子孙后代。
REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 74 OF 2024 (PMK 74/2024) REGARDING THE FORMATION OF ALLOWANCES FOR DOUBTFUL ACCOUNT THAT MAY BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME This regulation aims to provide legal certainty, fairness, and ease in calculating the cost of establishing bad debt allowance for banks and other business entities that extend credit, … Read more
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74 TAHUN 2024 (PMK 74/2024) TENTANG PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan dalam penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih bagi usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, … Read more
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78 TAHUN 2024 (PMK 78/2024) TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN BEA METERAI Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran bea meterai, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan bea meterai sesuai dengan prinsip simplifikasi regulasi. Berikut beberapa pokok pengaturan yang terdapat dalam PMK 78/2024: Pendampingan jasa perpajakan dapat menghubungi: … Read more
PERLUASAN LINGKUP FASILITAS INVESTASI BAGI PELAKU USAHA DI KAWASAN IKN PADA PP 29/2024 Sebagai langkah untuk mewujukan Ibu Kota Nusantara (“IKN”) sebagai kota global yang berkelanjutan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (“PP 12/2023”) pada 6 Maret … Read more
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61 TAHUN 2024 (PMK 61/2024) TENTANG INSENTIF TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024 Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun pada tahun 2023 dan 2024 sesuai dengan Peraturan … Read more
NOTA DINAS NO. ND-14/PJ/PJ.02/2024 TENTANG PENEGASAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN Nota Dinas No ND-14/PJ/PJ.02/2024 tanggal 8 Juli 2024 bertujuan untuk memberikan keseragaman dan kepastian hukum atas pelaksanaan Peraturan Menteri … Read more
Copyright © 2026 SW Indonesia
