Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK 12/2024), yang bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan penipuan di sektor jasa keuangan. Peraturan ini dirancang untuk melindungi industri keuangan dan masyarakat dari kerugian yang disebabkan oleh berbagai bentuk penipuan. Menurut Pasal 1 ayat … Read more
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ/2024 TENTANG PENGGUNAAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) SEBAGAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP), NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DENGAN FORMAT 16 (ENAM BELAS) DIGIT, DAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) DALAM LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak dan pihak … Read more
Peran penjamin emisi efek (underwriter) dalam proses Penawaran Saham Perdana (IPO) sangatlah krusial. Peran underwriter tampak dalam tahap Pre-IPO, Pelaksanaan IPO, dan Post IPO. Pada tahap Pre-IPO, underwriter mendukung perusahaan dalam hal menyusun strategi IPO dan melakukan uji tuntas kesiapan calon emiten dalam kepatuhan aspek-aspek terkait IPO. Underwriter IPO berperan menjadi perantara antara perusahaan yang … Read more
IPO READINESS SUPPORT FROM INDONESIA STOCK EXCHANGE AND SUPPORTING PROFESSIONS
Peraturan ini bertujuan memberikan insentif baik fiskal maupun non-fiskal untuk mendorong masyarakat pelaku usaha berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan IKN. Insentif fiskal diberikan salah satunya dalam bentuk insentif perpajakan, sedangkan insentif non-fiskal diberikan dalam bentuk kemudahan perizinan. Latar belakang PMK ini adalah untuk memenuhi pertumbuhan target ekonomi 2045 yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi … Read more
NEW CAPITAL CITY WORLD SMART CITY TO SUSTAINABLE: CONCEPT, PROJECTS, AND TAX FACILITIES
PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG MASUK/KELUAR WILAYAH INDONESIA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri) baru-baru ini telah memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang masuk atau Keluar Wilayah Indonesia (Permenkumham 9/2024) yang mulai berlaku pada 18 Juni 2024 nanti. Pemberlakuan Permenkumham 9/2024 sekaligus akan mencabut dan … Read more
ELECTRIC VEHICLE INNOVATION IN TRANSPORTATION IN DRIVING SUSTAINABILITY INITIATIVES
KEY POINTS OF CHANGE IN THE SECOND AMENDMENT OF INDONESIA’S ITE LAW On 2 January 2024, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) officially made its second amendment into Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (Amendment). … Read more
POIN-POIN PENTING YANG BERUBAH DALAM AMANDEMEN KEDUA UU ITE Tepat pada 2 Januari 2024 lalu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara resmi melakukan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Amandemen). Terdapat sejumlah … Read more
Copyright © 2026 SW Indonesia
