KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (DJP) NOMOR KEP-79/PJ/2025 TENTANG KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 YANG TERUTANG DAN/ATAU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2024 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA DALAM RANGKA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1947) DAN HARI RAYA IDULFITRI 1446 HIJRIAH
Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 yang terutang serta penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 yang jatuh tempo bertepatan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama pada tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025. Sehingga DJP menerbitkan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas keterlambatan dalam hal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 yang terutang dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024.
Berikut beberapa pokok kebijakan yang terdapat dalam KEP-79/PJ/2025:
- Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, jatuh tempo pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2024 dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 adalah tanggal 31 Maret 2025.
- Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terlambat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2024 dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024, sampai dengan 11 April 2025, maka diberi penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan penyampaian SPT tersebut.
- Penghapusan sanksi administratif dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 25 Maret 2025.
Pendampingan jasa perpajakan dapat menghubungi:
Rani Widianti
T. (+6221) 2222-0200
Alvina Oktavia
T. (+6221) 2222-0200
