Berita

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (DJP) NOMOR PER – 19/PJ/2025 TENTANG PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERPAJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN Tujuan dari peraturan ini menonaktifkan akses pembuatan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka … Read more

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan ketentuan terbaru berkaitan dengan  Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 (“Perka BKPM 5/2025”) yang mencabut tiga peraturan yang sebelumnya berlaku yaitu Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko(“Perka BKPM 5/2021”), Peraturan Kepala BKPM Nomor … Read more

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin berkembang dan semakin maju, di sisi lain juga menimbulkan banyaknya permasalahan utang piutang yang terjadi antara pelaku usaha. Piutang tidak tertagih kerap menimbulkan permasalahan serius yang mengganggu kinerja suatu perusahaan, mekanisme gugatan perdata biasa tidak dapat menjawab kebutuhan terhadap upaya hukum yang cepat dan efektif bagi penyelesaian utang di … Read more

PMK 62 TAHUN 2025 – PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2025 merupakan perubahan kedua atas PMK Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, setelah sebelumnya juga … Read more

Pada tanggal 10 Maret 2025, telah diundangkan Peraturan Kepolisian No. 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing (“Perpol No. 3/2025”). Peraturan ini membawa perubahan signifikan terhadap salah satu kewajiban administratif yang selama ini berlaku bagi orang asing, termasuk Tenaga Kerja Asing (TKA), yang tinggal dan bekerja di Indonesia, yaitu kewajiban untuk memperoleh … Read more

 Menyikapi berbagai isu dan kekhawatiran publik terkait kewajiban pembayaran royalti hak cipta atas lagu dan/atau musik, yang salah satunya dipicu oleh kasus pelanggaran hak cipta oleh sebuah entitas restoran di Bali, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2025 (“Permenkumham 27/2025”). Peraturan baru ini diterbitkan untuk … Read more

Alat tukar saat ini tidak selalu berbentuk fisik seperti uang logam dan uang kertas. Saat ini Aset Kripto dapat diakui sebagai alat tukar baru dan minat masyarakat untuk melakukan investasi pada Aset Kripto juga meningkat. Pada tanggal 1 Agustus 2025, pemerintah Indonesia melalui Direktur Jenderal menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025               (PMK 50/2025) … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37 TAHUN 2025 (PMK 37/2025) TENTANG PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Peraturan ini bertujuan untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam … Read more

Pemerintah Indonesia sebelumnya mengatur kerangka perizinan berbasis risiko melalui Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, beserta perubahannya (secara kolektif disebut “PP 5/2021”). Regulasi ini menjadi dasar utama dalam menetapkan tingkat risiko dan skala kegiatan usaha, serta menetapkan persyaratan perizinan dasar, mekanisme pengawasan, dan evaluasi yang berlaku secara nasional. Untuk … Read more

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK PER-8/PJ/2025 (PER-8/2025) TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Dengan telah berjalannya Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax diperlukan ketentuan teknis di bidang layanan administrasi perpajakan yang … Read more