Berita

PMK 62 TAHUN 2025 – PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2025 merupakan perubahan kedua atas PMK Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, setelah sebelumnya juga … Read more

Pada tanggal 10 Maret 2025, telah diundangkan Peraturan Kepolisian No. 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing (“Perpol No. 3/2025”). Peraturan ini membawa perubahan signifikan terhadap salah satu kewajiban administratif yang selama ini berlaku bagi orang asing, termasuk Tenaga Kerja Asing (TKA), yang tinggal dan bekerja di Indonesia, yaitu kewajiban untuk memperoleh … Read more

 Menyikapi berbagai isu dan kekhawatiran publik terkait kewajiban pembayaran royalti hak cipta atas lagu dan/atau musik, yang salah satunya dipicu oleh kasus pelanggaran hak cipta oleh sebuah entitas restoran di Bali, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2025 (“Permenkumham 27/2025”). Peraturan baru ini diterbitkan untuk … Read more

Alat tukar saat ini tidak selalu berbentuk fisik seperti uang logam dan uang kertas. Saat ini Aset Kripto dapat diakui sebagai alat tukar baru dan minat masyarakat untuk melakukan investasi pada Aset Kripto juga meningkat. Pada tanggal 1 Agustus 2025, pemerintah Indonesia melalui Direktur Jenderal menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025               (PMK 50/2025) … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37 TAHUN 2025 (PMK 37/2025) TENTANG PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Peraturan ini bertujuan untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam … Read more

Pemerintah Indonesia sebelumnya mengatur kerangka perizinan berbasis risiko melalui Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, beserta perubahannya (secara kolektif disebut “PP 5/2021”). Regulasi ini menjadi dasar utama dalam menetapkan tingkat risiko dan skala kegiatan usaha, serta menetapkan persyaratan perizinan dasar, mekanisme pengawasan, dan evaluasi yang berlaku secara nasional. Untuk … Read more

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK PER-8/PJ/2025 (PER-8/2025) TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Dengan telah berjalannya Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax diperlukan ketentuan teknis di bidang layanan administrasi perpajakan yang … Read more

Batasan hukum atas pembukaan informasi laporan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada pihak ketiga, termasuk pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau dalam konteks pemeriksaan peradilan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (“UU 5/2011”) serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“UU Kepailitan”). Permintaan informasi … Read more

Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah hukum strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Dimana aturan ini yakni perwujudan dari kebijakan transformasi BUMN, khususnya dalam kerangka pembentukan holding operasional investasi negara. Peraturan … Read more

DJP melalui Nota Dinas No. ND-4/PJ/PJ.02/2025 memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, serta memberikan penegasan terkait perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengelolaan rumah susun. Nota Dinas ini sebenarnya ditujukan untuk jajaran direktur di lingkungan DJP, kepala Kanwil DJP, kepala kantor layanan informasi dan pengaduan (KLIP), serta kepala KPP. Sesuai … Read more