Berita

Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah hukum strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Dimana aturan ini yakni perwujudan dari kebijakan transformasi BUMN, khususnya dalam kerangka pembentukan holding operasional investasi negara. Peraturan … Read more

DJP melalui Nota Dinas No. ND-4/PJ/PJ.02/2025 memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, serta memberikan penegasan terkait perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengelolaan rumah susun. Nota Dinas ini sebenarnya ditujukan untuk jajaran direktur di lingkungan DJP, kepala Kanwil DJP, kepala kantor layanan informasi dan pengaduan (KLIP), serta kepala KPP. Sesuai … Read more

Pemerintah menerbitkan Permenkumham No. 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat dari Korporasi, menggantikan aturan sebelumnya (Permenkumham No. 21 Tahun 2019). Berlaku sejak 4 Februari 2025, regulasi ini mewajibkan korporasi meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pemilik manfaat demi transparansi bisnis yang lebih baik. Menurut Pasal 3 ayat (1) Permenkumham 2/2025, setiap korporasi wajib mengungkapkan … Read more

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (DJP) NOMOR KEP-79/PJ/2025 TENTANG KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 YANG TERUTANG DAN/ATAU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2024 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA DALAM RANGKA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1947) DAN HARI RAYA IDULFITRI … Read more

Sebagaimana diungkapkan oleh seorang professor hukum dari Amerika Serikat, Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi tiga komponen penting, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hal ini pula yang mendasari pemerintah yang saat ini sedang menggodok Rancangan Peraturan Presiden terkait Kepatuhan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Hukum. Dalam Pasal … Read more

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-67/PJ/2025 TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PAJAK YANG TERUTANG DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX (KEP-67/PJ/2025) KEP-67/PJ/2025 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penghapusan sanksi administratif sehubungan dengan masa transisi implementasi Sistem Coretax. Wajib Pajak diberikan penghapusan … Read more

Sejak diberlakukan pada tahun 2000, regulasi terkait kerahasiaan bank di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan dinamika sektor keuangan. Pada awalnya, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 (“PBI 2/2000”), yang menegaskan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah penyimpan dan simpanannya, serta mengatur kondisi tertentu yang memungkinkan pengungkapan informasi tersebut. Namun, … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 (PMK 10/2025) TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA STIMULUS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2025 Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial, telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 (PMK 11/2025) TENTANG KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 (PMK 11/2025) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penghitungan pajak pertambahan nilai dengan menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain dan … Read more