Berita

Pembaruan Kerangka Hukum Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2025

 Menyikapi berbagai isu dan kekhawatiran publik terkait kewajiban pembayaran royalti hak cipta atas lagu dan/atau musik, yang salah satunya dipicu oleh kasus pelanggaran hak cipta oleh sebuah entitas restoran di Bali, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2025 (“Permenkumham 27/2025”). Peraturan baru ini diterbitkan untuk … Read more

PMK 50 TAHUN 2025 – PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO

Alat tukar saat ini tidak selalu berbentuk fisik seperti uang logam dan uang kertas. Saat ini Aset Kripto dapat diakui sebagai alat tukar baru dan minat masyarakat untuk melakukan investasi pada Aset Kripto juga meningkat. Pada tanggal 1 Agustus 2025, pemerintah Indonesia melalui Direktur Jenderal menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025               (PMK 50/2025) … Read more

SW Indonesia Tax Update PMK 37 Tahun 2025

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37 TAHUN 2025 (PMK 37/2025) TENTANG PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Peraturan ini bertujuan untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam … Read more

Pembaruan Regulasi Perizinan Berbasis Risiko Melalui   Peraturan Pemerintah 28/2025

Pemerintah Indonesia sebelumnya mengatur kerangka perizinan berbasis risiko melalui Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, beserta perubahannya (secara kolektif disebut “PP 5/2021”). Regulasi ini menjadi dasar utama dalam menetapkan tingkat risiko dan skala kegiatan usaha, serta menetapkan persyaratan perizinan dasar, mekanisme pengawasan, dan evaluasi yang berlaku secara nasional. Untuk … Read more

SWITU Ed. 16 SW Indonesia Tax Update: PER-8/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK PER-8/PJ/2025 (PER-8/2025) TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Dengan telah berjalannya Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax diperlukan ketentuan teknis di bidang layanan administrasi perpajakan yang … Read more

Kerahasiaan Informasi Audit oleh Kantor Akuntan Publik: Batasan Hukum atas Permintaan Pihak Ketiga dan/atau Perintah Pengadilan

Batasan hukum atas pembukaan informasi laporan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada pihak ketiga, termasuk pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau dalam konteks pemeriksaan peradilan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (“UU 5/2011”) serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“UU Kepailitan”). Permintaan informasi … Read more

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/PT BKI dan Era Baru Investasi Negara: Holding Operasional dalam Bingkai Hukum

Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah hukum strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Dimana aturan ini yakni perwujudan dari kebijakan transformasi BUMN, khususnya dalam kerangka pembentukan holding operasional investasi negara. Peraturan … Read more

ND-4/PJ/PJ.02/2025 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan atas Pengelolaan Rumah Susun

DJP melalui Nota Dinas No. ND-4/PJ/PJ.02/2025 memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, serta memberikan penegasan terkait perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengelolaan rumah susun. Nota Dinas ini sebenarnya ditujukan untuk jajaran direktur di lingkungan DJP, kepala Kanwil DJP, kepala kantor layanan informasi dan pengaduan (KLIP), serta kepala KPP. Sesuai … Read more

Revisi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Melalui PP 6/2025 tentang Perubahan atas PP 37/2021

Sebagai bentuk respons atas dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, pemerintah Indonesia melakukan pembaruan atas program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (“JKP”) yang sebelumnya telah diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 (“PP 37/2021”). Adapun program JKP ini disusun untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (“PHK”), dengan memberikan manfaat berupa uang … Read more

Permenkumham 2/2025: Kewajiban Baru Bagi Korporasi dalam Pelaporan Pemilik Manfaat

Pemerintah menerbitkan Permenkumham No. 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat dari Korporasi, menggantikan aturan sebelumnya (Permenkumham No. 21 Tahun 2019). Berlaku sejak 4 Februari 2025, regulasi ini mewajibkan korporasi meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pemilik manfaat demi transparansi bisnis yang lebih baik. Menurut Pasal 3 ayat (1) Permenkumham 2/2025, setiap korporasi wajib mengungkapkan … Read more