KEY POINTS OF CHANGE IN THE SECOND AMENDMENT OF INDONESIA’S ITE LAW On 2 January 2024, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) officially made its second amendment into Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (Amendment). … Read more
POIN-POIN PENTING YANG BERUBAH DALAM AMANDEMEN KEDUA UU ITE Tepat pada 2 Januari 2024 lalu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara resmi melakukan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Amandemen). Terdapat sejumlah … Read more
GMS In General General Meeting of Shareholders (GMS) holds unparalleled authority within the corporate structure. It is one of the corporate organs endowed with powers not granted to the board of directors or the boards of commissioners within the limits specified in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company (Company Law) and/or the … Read more
RUPS Secara Umum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) membawa otoritas yang tak terbandingkan dalam struktur perseroan. RUPS menjadi salah satu organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan/atau anggaran dasar. Dalam hal ini, RUPS memegang … Read more
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9 TAHUN 2024 (PMK 9/2024) TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024 Peraturan ini bertujuan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam melakukan peralihan dari penggunaan energi fosil ke … Read more
MINISTRY OF FINANCE REGULATIONS NO. 9 YEAR 2024 (PMK 9/2024) CONCERNING SALES TAX ON LUXURY GOODS ON THE IMPORT AND/OR DELIVERY OF TAXABLE LUXURY GOODS IN THE FORM OF CERTAIN FOUR-WHEELED BATTERY-BASED ELECTRIC VEHICLES BORNE BY THE GOVERNMENT IN THE 2024 FISCAL YEAR This regulation aims to support the Government policy in transitioning from the … Read more
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 8 TAHUN 2024 (PMK 8/2024) TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU DAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI BUS TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH Peraturan ini bertujuan untuk melanjutkan dukungan pemerintah berupa kebijakan pemberian insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kendaraan bermotor listrik … Read more
MINISTRY OF FINANCE REGULATIONS NO. 8 YEAR 2024 CONCERNING VALUE ADDED TAX ON DELIVERY OF CERTAIN FOUR-WHEELED BATTERY-BASED ELECTRIC VEHICLES AND CERTAIN BUS BATTERY-BASED ELECTRIC VEHICLES BORNE BY THE GOVERNMENT This regulation aims to continue government support to provide fiscal incentives in the form of Value Added Tax (VAT) for the delivery of certain four-wheeled … Read more
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu adanya upaya menstimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan, untuk itu diperlukan dukungan pemerintah berupa kebijakan pemberian insentif fiskal. Peraturan ini bertujuan untuk melanjutkan kebijakan insentif fiskal di sektor perumahan pada tahun 2023. 1. PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan, ditanggung … Read more
MINISTRY OF FINANCE REGULATIONS NO. 7 YEAR 2024 (PMK 7/2024) CONCERNING VALUE ADDED TAX ON SUPPLIES OF LANDED HOUSES AND FLAT UNITS BORNE BY THE GOVERNMENT FOR THE 2024 FISCAL YEAR To increase Indonesia’s economic growth and to stimulate public interest to spend in housing sector, the government show the support to provide fiscal incentives … Read more
