MINISTRY OF FINANCE REGULATIONS NO. 7 YEAR 2024 (PMK 7/2024) CONCERNING VALUE ADDED TAX ON SUPPLIES OF LANDED HOUSES AND FLAT UNITS BORNE BY THE GOVERNMENT FOR THE 2024 FISCAL YEAR To increase Indonesia’s economic growth and to stimulate public interest to spend in housing sector, the government show the support to provide fiscal incentives … Read more
DATA PROTECTION CONTROLS AND LIMIT OF INFORMATION TO KEEP ITS PRIVACY AND SAFETY
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2024 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 Sehubungan dengan adanya perubahan cara perhitungan PPh Pasal 21, Pemerintah telah menerbitkan peraturan … Read more
REGULATION OF THE MINISTRY OF DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER – 2/PJ/2024 REGARDING FORM AND PROCEDURES FOR PROVIDING PROOF OF WITHHOLDING INCOME TAX ARTICLE 21 AND/OR ARTICLE 26 AS WELL AS THE FORM, CONTENTS, PROCEDURES FOR COMPLETING, AND PROCEDURES FOR SUBMISSION OF THE INCOME TAX RETURN OF ARTICLE 21 AND/OR ARTICLE 26 In connection … Read more
INCENTIVES FINANCIAL, OPERATION, AND TAX STIMULUS TO ATTRACT INVESTORS GROWING ITS BUSINESS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164 TAHUN 2023 (PMK 164/2023) TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DAN KEWAJIBAN PELAPORAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK Peraturan ini bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, serta kemudahan bagi Wajib Pajak atau Pengusaha … Read more
REGULATION OF THE MINISTRY OF FINANCE NUMBER 164 YEAR 2023 (MoF 164/2023) REGARDING PROCEDURES FOR THE IMPOSITION OF INCOME TAX ON INCOME FROM BUSINESSES RECEIVED OR OBTAINED BY TAXPAYERS WHO HAVE CERTAIN GROSS TURNOVER AND REPORTING OBLIGATIONS TO BE RECOGNIZED AS A TAXABLE ENTREPRENEUR This regulation aims to provide justice, legal certainty and convenience for … Read more
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 172 TAHUN 2023 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA. I. PKKU (Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha) Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi dapat melakukan penyesuaian keterkaitan dalam hal terdapat : Penyesuaian keterkaitan dapat dilakukan melalui Negara Asal Lawan Transaksi yang: 1. Berada … Read more
REGULATION OF THE MINISTRY OF FINANCE NUMBER 172 YEAR 2023 REGARDING THE APPLICATION OF ARM’S LENGTH PRINCIPLES AND NORMALITY IN BUSINESS TRANSACTION INFLUENCED BY SPECIAL RELATIONSHIP. I. Arm’s Length Principles and Normality in Business (Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha/ ”PKKU”) Domestic Taxpayers who are the transaction counterparties can make relatedness adjustments if there are: Relatedness … Read more
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta penyesuaian tarif pajak penghasilan untuk Wajib … Read more
