REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 74 OF 2024 (PMK 74/2024) REGARDING THE FORMATION OF ALLOWANCES FOR DOUBTFUL ACCOUNT THAT MAY BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME This regulation aims to provide legal certainty, fairness, and ease in calculating the cost of establishing bad debt allowance for banks and other business entities that extend credit, … Read more
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74 TAHUN 2024 (PMK 74/2024) TENTANG PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan dalam penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih bagi usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, … Read more
Peran penjamin emisi efek (underwriter) dalam proses Penawaran Saham Perdana (IPO) sangatlah krusial. Peran underwriter tampak dalam tahap Pre-IPO, Pelaksanaan IPO, dan Post IPO. Pada tahap Pre-IPO, underwriter mendukung perusahaan dalam hal menyusun strategi IPO dan melakukan uji tuntas kesiapan calon emiten dalam kepatuhan aspek-aspek terkait IPO. Underwriter IPO berperan menjadi perantara antara perusahaan yang … Read more
IPO READINESS SUPPORT FROM INDONESIA STOCK EXCHANGE AND SUPPORTING PROFESSIONS
NEW CAPITAL CITY WORLD SMART CITY TO SUSTAINABLE: CONCEPT, PROJECTS, AND TAX FACILITIES
PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG MASUK/KELUAR WILAYAH INDONESIA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri) baru-baru ini telah memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang masuk atau Keluar Wilayah Indonesia (Permenkumham 9/2024) yang mulai berlaku pada 18 Juni 2024 nanti. Pemberlakuan Permenkumham 9/2024 sekaligus akan mencabut dan … Read more
ELECTRIC VEHICLE INNOVATION IN TRANSPORTATION IN DRIVING SUSTAINABILITY INITIATIVES
KEY POINTS OF CHANGE IN THE SECOND AMENDMENT OF INDONESIA’S ITE LAW On 2 January 2024, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) officially made its second amendment into Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (Amendment). … Read more
POIN-POIN PENTING YANG BERUBAH DALAM AMANDEMEN KEDUA UU ITE Tepat pada 2 Januari 2024 lalu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara resmi melakukan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Amandemen). Terdapat sejumlah … Read more
AUTHENTICITY AUDIT REPORT, TAX PAYMENT, MINUTES OF MEETING AND ELECTRONIC SIGNATURES
Copyright © 2026 SW Indonesia
