GMS In General General Meeting of Shareholders (GMS) holds unparalleled authority within the corporate structure. It is one of the corporate organs endowed with powers not granted to the board of directors or the boards of commissioners within the limits specified in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company (Company Law) and/or the … Read more
RUPS Secara Umum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) membawa otoritas yang tak terbandingkan dalam struktur perseroan. RUPS menjadi salah satu organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan/atau anggaran dasar. Dalam hal ini, RUPS memegang … Read more
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9 TAHUN 2024 (PMK 9/2024) TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024 Peraturan ini bertujuan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam melakukan peralihan dari penggunaan energi fosil ke … Read more
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 8 TAHUN 2024 (PMK 8/2024) TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU DAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI BUS TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH Peraturan ini bertujuan untuk melanjutkan dukungan pemerintah berupa kebijakan pemberian insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kendaraan bermotor listrik … Read more
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu adanya upaya menstimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan, untuk itu diperlukan dukungan pemerintah berupa kebijakan pemberian insentif fiskal. Peraturan ini bertujuan untuk melanjutkan kebijakan insentif fiskal di sektor perumahan pada tahun 2023. 1. PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan, ditanggung … Read more
Profesi auditor independen mengharuskan proses pengumpulan data entitas diaudit untuk menjadi bukti dalam rangka merumuskan opini audit. Bagaimana sebuah kantor akuntan membangun sistem proteksi data klien menjadi penting dalam rangka memenuhi tuntutan profesi sebagai auditor independen. Sebagai auditor eksternal, kemampuan menjaga kerahasiaan data klien menjadi salah satu prinsip etika profesi. Profesi auditor merupakan profesi yang … Read more
DATA PROTECTION CONTROLS AND LIMIT OF INFORMATION TO KEEP ITS PRIVACY AND SAFETY
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2024 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 Sehubungan dengan adanya perubahan cara perhitungan PPh Pasal 21, Pemerintah telah menerbitkan peraturan … Read more
INCENTIVES FINANCIAL, OPERATION, AND TAX STIMULUS TO ATTRACT INVESTORS GROWING ITS BUSINESS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164 TAHUN 2023 (PMK 164/2023) TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DAN KEWAJIBAN PELAPORAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK Peraturan ini bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, serta kemudahan bagi Wajib Pajak atau Pengusaha … Read more
Copyright © 2026 SW Indonesia
