Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU 24/2011”) adalah sebuah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, yang terdiri dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan … Read more
Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), serta penyesuaian tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di dalam peraturan ini menjelaskan tentang tarif efektif … Read more
Peran penjamin emisi efek (underwriter) dalam proses Penawaran Saham Perdana (IPO) sangatlah krusial. Peran underwriter tampak dalam tahap Pre-IPO, Pelaksanaan IPO, dan Post IPO. Pada tahap Pre-IPO, underwriter mendukung perusahaan dalam hal menyusun strategi IPO dan melakukan uji tuntas kesiapan calon emiten dalam kepatuhan aspek-aspek terkait IPO. Underwriter IPO berperan menjadi perantara antara perusahaan yang … Read more
Profesi auditor independen mengharuskan proses pengumpulan data entitas diaudit untuk menjadi bukti dalam rangka merumuskan opini audit. Bagaimana sebuah kantor akuntan membangun sistem proteksi data klien menjadi penting dalam rangka memenuhi tuntutan profesi sebagai auditor independen. Sebagai auditor eksternal, kemampuan menjaga kerahasiaan data klien menjadi salah satu prinsip etika profesi. Profesi auditor merupakan profesi yang … Read more
Copyright © 2025 SW Indonesia
