News

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78 TAHUN 2024 (PMK 78/2024) TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN BEA METERAI Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran bea meterai, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan bea meterai sesuai dengan prinsip simplifikasi regulasi. Berikut beberapa pokok pengaturan yang terdapat dalam PMK 78/2024: Pendampingan jasa perpajakan dapat menghubungi: … Read more

PERLUASAN LINGKUP FASILITAS INVESTASI BAGI PELAKU USAHA DI KAWASAN IKN PADA PP 29/2024 Sebagai langkah untuk mewujukan Ibu Kota Nusantara (“IKN”) sebagai kota global yang berkelanjutan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (“PP 12/2023”) pada 6 Maret … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61 TAHUN 2024 (PMK 61/2024) TENTANG INSENTIF TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024 Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun pada tahun 2023 dan 2024 sesuai dengan Peraturan … Read more

NOTA DINAS NO. ND-14/PJ/PJ.02/2024 TENTANG PENEGASAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN Nota Dinas No ND-14/PJ/PJ.02/2024 tanggal 8 Juli 2024 bertujuan untuk memberikan keseragaman dan kepastian hukum atas pelaksanaan Peraturan Menteri … Read more

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK 12/2024), yang bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan penipuan di sektor jasa keuangan. Peraturan ini dirancang untuk melindungi industri keuangan dan masyarakat dari kerugian yang disebabkan oleh berbagai bentuk penipuan. Menurut Pasal 1 ayat … Read more

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ/2024 TENTANG PENGGUNAAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) SEBAGAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP), NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DENGAN FORMAT 16 (ENAM BELAS) DIGIT, DAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) DALAM LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak dan pihak … Read more

Peraturan ini bertujuan memberikan insentif baik fiskal maupun non-fiskal untuk mendorong masyarakat pelaku usaha berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan IKN. Insentif fiskal diberikan salah satunya dalam bentuk insentif perpajakan, sedangkan insentif non-fiskal diberikan dalam bentuk kemudahan perizinan. Latar belakang PMK ini adalah untuk memenuhi pertumbuhan target ekonomi 2045 yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi … Read more