SWILU

KBLI 2025 RESMI BERLAKU: PERUBAHAN KUNCI DAN IMPLIKASINYA BAGI KEPATUHAN USAHA DI INDONESIA

Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi menetapkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 melalui Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025. Regulasi ini menggantikan KBLI 2020 dan menjadi standar terbaru dalam pengelompokan kegiatan ekonomi nasional, baik untuk kepentingan statistik maupun koordinasi lintas instansi pemerintah. Masa Transisi dan Kewajiban Penyesuaian KBLI Salah satu ketentuan penting dalam … Read more

KBLI 2025 OFFICIALLY COMES INTO FORCE: KEY CHANGES AND THEIR IMPLICATIONS FOR BUSINESS COMPLIANCE IN INDONESIA

The Central Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik – “BPS”) has officially enacted the Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – “KBLI”) 2025 through BPS Regulation No. 7 of 2025. This regulation replaces KBLI 2020 and serves as the latest standard for classifying economic activities in Indonesia, both for statistical purposes and … Read more

HIGHLIGHTS OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF INVESTMENT AND DOWNSTREAMING/HEAD OF THE INVESTMENT COORDINATING BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5 OF 2025 FOR FOREIGN CAPITAL COMPANIES (“PMA Company”)

The Government of Indonesia has issued the latest provisions relating to the Regulation of the Minister of Investment and Downstreaming/Head of the Investment Coordinating Board Number 5 of 2025 (“BKPM Regulation 5/2025”), which revokes three previously applicable regulations, namely the BKPM Regulation Number 5 of 2021 concerning Guidelines and Procedures for Supervision of Risk-Based Business … Read more

HIGHLIGHT PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 BAGI PERUSAHAAN DENGAN MODAL ASING (“PT PMA”)

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan ketentuan terbaru berkaitan dengan  Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 (“Perka BKPM 5/2025”) yang mencabut tiga peraturan yang sebelumnya berlaku yaitu Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko(“Perka BKPM 5/2021”), Peraturan Kepala BKPM Nomor … Read more

MECHANISM FOR DEBT SETTLEMENT THROUGH THE MECHANISM OF THE SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS (PKPU) AND BANKRUPTCY

The accelerated and continuous economic growth in Indonesia has led to an increasing number of debt problems that occur between business actors. Uncollectible receivables often cause serious problems that interfere with a company’s performance. The ordinary civil lawsuit mechanism cannot adequately address the need for a fast and effective legal remedy for debt settlement in … Read more

MEKANISME PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI MEKANISME PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DAN KEPAILITAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin berkembang dan semakin maju, di sisi lain juga menimbulkan banyaknya permasalahan utang piutang yang terjadi antara pelaku usaha. Piutang tidak tertagih kerap menimbulkan permasalahan serius yang mengganggu kinerja suatu perusahaan, mekanisme gugatan perdata biasa tidak dapat menjawab kebutuhan terhadap upaya hukum yang cepat dan efektif bagi penyelesaian utang di … Read more

PMK 62 Tahun 2025 – Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26PMK.0102022

PMK 62 TAHUN 2025 – PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2025 merupakan perubahan kedua atas PMK Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, setelah sebelumnya juga … Read more

POLICE REGULATION REMOVES REPORT CERTIFICATE (STM) REQUIREMENT FOR MOST FOREIGN WORKERS

On 10 March 2025, the Indonesian National Police enacted Regulation No. 3 of 2025 on Police Functional Oversight of Foreign Nationals (“Police Regulation No. 3/2025”). This regulation introduces significant changes to one of the long-standing administrative obligations applicable to foreign nationals, including Foreign Workers, residing and working in Indonesia, namely the obligation to obtain a … Read more

PERATURAN KEPOLISIAN HAPUS KEWAJIBAN STM BAGI SEBAGIAN BESAR TKA

Pada tanggal 10 Maret 2025, telah diundangkan Peraturan Kepolisian No. 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing (“Perpol No. 3/2025”). Peraturan ini membawa perubahan signifikan terhadap salah satu kewajiban administratif yang selama ini berlaku bagi orang asing, termasuk Tenaga Kerja Asing (TKA), yang tinggal dan bekerja di Indonesia, yaitu kewajiban untuk memperoleh … Read more