SWILU

NEW OBLIGATIONS UNDER MOHR REGULATION NO. 49 OF 2025:

ANNUAL REPORTING OF COMPANIES THROUGH THE GMS At the end of 2025, the Government issued Minister of Law Regulation No. 49 of 2025 on the Requirements and Procedures for the Registration of Establishment, Amendment, and Dissolution of Limited Liability Companies (“MoHR Regulation 49/2025”), which came into force on 17 December 2025. This regulation replaces Minister … Read more

KEWAJIBAN BARU DALAM PERMENKUM 49/2025: PELAPORAN TAHUNAN PERSEROAN MELALUI RUPS

Pada akhir tahun 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (“Permenkum 49/2025”) yang mulai berlaku pada 17 Desember 2025. Peraturan ini menggantikan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 dan membawa sejumlah penyesuaian terhadap tata cara administrasi Perseroan Terbatas. Permenkum … Read more

POJK No. 38/2025: UPAYA OPTIMALISASI PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Dalam beberapa tahun terakhir, isu perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan menjadi perhatian serius. Peningkatan jumlah pengaduan konsumen terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) menunjukkan bahwa masih terdapat praktik yang merugikan masyarakat, baik dalam bentuk mis-selling produk, kurangnya transparansi informasi, kegagalan pengelolaan dana, hingga penyalahgunaan data konsumen. Kondisi ini diperparah oleh maraknya entitas keuangan ilegal … Read more

OJK REGULATION NO. 38/2025: EFFORTS TO OPTIMIZE CONSUMER PROTECTION IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR

In recent years, consumer protection issues in the financial services sector have become a serious concern. The increasing number of consumer complaints against Financial Services Business Actors (Pelaku Usaha Jasa Keuangan – “PUJK”) indicates the continued existence of practices that are detrimental to the public, including product mis-selling, lack of information transparency, mismanagement of funds, … Read more