SWILU

PP NO. 33 TAHUN 2026 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI SEGERA BERLAKU: DARI KEPATUHAN MENJADI KEUNGGULAN BISNIS

Transformasi digital telah mengubah data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga bagi organisasi. Di saat yang sama, meningkatnya pertukaran dan pemanfaatan data juga meningkatkan ekspektasi regulator, pelanggan, investor, dan masyarakat terhadap tata kelola data yang bertanggung jawab. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang … Read more

GOVERNMENT REGULATION NO. 33 OF 2026 ON PERSONAL DATA PROTECTION IS ABOUT TO TAKE EFFECT: FROM COMPLIANCE TO BUSINESS ADVANTAGE

Digital transformation has turned personal data into one of the most valuable assets for organizations. At the same time, the increasing exchange and use of data has also raised the expectations of regulators, customers, investors, and the public regarding responsible data governance. With the issuance of Government Regulation Number 33 of 2026 as the implementing … Read more

DINAMIKA HUKUM PERDAGANGAN & PERSAINGAN USAHA: MENELAAH IMPLIKASI PP NO. 3 TAHUN 2026

Pendahuluan Pada 15 Januari 2026, pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Peraturan Pemerintah ini tidak sekadar memperbarui ketentuan teknis operasional perizinan dalam bidang perdagangan, melainkan membawa pergeseran signifikan dalam persaingan usaha, distribusi barang, dan tata niaga domestik. Tulisan ini … Read more

THE DYNAMICS OF TRADE AND COMPETITION LAW: EXAMINING THE IMPLICATIONS OF GOVERNMENT REGULATION NO. 3 OF 2026

Introduction On January 15, 2026, the government officially enacted Government Regulation (PP) Number 3 of 2026 concerning the Amendment to Government Regulation Number 29 of 2021 on the Implementation of the Trade Sector. This Government Regulation does not merely update the technical operational provisions for licensing in the trade sector; rather, it introduces a significant … Read more

PERUBAHAN TARIF PNBP DI KEMENTERIAN HUKUM MELALUI PP 30/2026: BERLAKU MULAI AGUSTUS 2026

Baru-baru ini pemerintah menetapkan aturan baru melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum (“PP 30/2026”), yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Agustus 2026. Regulasi ini melakukan restrukturisasi menyeluruh atas penataan dan besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) yang … Read more

PERMENAKER NO. 11 TAHUN 2026: PENGATURAN BARU MENGENAI TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Menteri Ketenagakerjaan telah menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (“Permenaker 11/2026”) sebagai pengaturan baru mengenai tata cara pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia, yang secara resmi mulai berlaku pada 3 Juli 2026. Dengan berlakunya Permenaker 11/2026, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah … Read more

REPRESENTATIVE OFFICE DI INDONESIA: GERBANG STRATEGIS UNTUK MENGUJI PASAR, MENATA KEPATUHAN, DAN MENYIAPKAN INVESTASI

Indonesia: Pasar Besar yang Memerlukan Langkah Masuk yang Tepat Indonesia menawarkan kombinasi yang semakin relevan bagi investor: pasar domestik yang besar, agenda hilirisasi, pertumbuhan ekonomi digital, serta kebutuhan pembiayaan dan teknologi yang terus berkembang. Namun, peluang yang besar selalu berjalan beriringan dengan kebutuhan untuk memahami struktur perizinan, batasan kegiatan usaha, tata kelola, ketenagakerjaan, perpajakan, dan … Read more

REPRESENTATIVE OFFICE IN INDONESIA: A STRATEGIC GATEWAY TO TEST THE MARKET, ENSURE COMPLIANCE, AND PREPARE FOR INVESTMENT

Indonesia: A Large Market That Requires the Right Market Entry Strategy Indonesia continues to offer an increasingly attractive investment landscape, supported by its large domestic market, downstream industrialization agenda, rapidly growing digital economy, and sustained demand for financing and advanced technology. However, these opportunities are accompanied by the need to understand Indonesia’s licensing framework, business … Read more