SWILU

DINAMIKA HUKUM PERDAGANGAN & PERSAINGAN USAHA: MENELAAH IMPLIKASI PP NO. 3 TAHUN 2026

Pendahuluan Pada 15 Januari 2026, pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Peraturan Pemerintah ini tidak sekadar memperbarui ketentuan teknis operasional perizinan dalam bidang perdagangan, melainkan membawa pergeseran signifikan dalam persaingan usaha, distribusi barang, dan tata niaga domestik. Tulisan ini … Read more

THE DYNAMICS OF TRADE AND COMPETITION LAW: EXAMINING THE IMPLICATIONS OF GOVERNMENT REGULATION NO. 3 OF 2026

Introduction On January 15, 2026, the government officially enacted Government Regulation (PP) Number 3 of 2026 concerning the Amendment to Government Regulation Number 29 of 2021 on the Implementation of the Trade Sector. This Government Regulation does not merely update the technical operational provisions for licensing in the trade sector; rather, it introduces a significant … Read more

PERUBAHAN TARIF PNBP DI KEMENTERIAN HUKUM MELALUI PP 30/2026: BERLAKU MULAI AGUSTUS 2026

Baru-baru ini pemerintah menetapkan aturan baru melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum (“PP 30/2026”), yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Agustus 2026. Regulasi ini melakukan restrukturisasi menyeluruh atas penataan dan besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) yang … Read more

PERMENAKER NO. 11 TAHUN 2026: PENGATURAN BARU MENGENAI TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Menteri Ketenagakerjaan telah menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (“Permenaker 11/2026”) sebagai pengaturan baru mengenai tata cara pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia, yang secara resmi mulai berlaku pada 3 Juli 2026. Dengan berlakunya Permenaker 11/2026, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah … Read more

REPRESENTATIVE OFFICE DI INDONESIA: GERBANG STRATEGIS UNTUK MENGUJI PASAR, MENATA KEPATUHAN, DAN MENYIAPKAN INVESTASI

Indonesia: Pasar Besar yang Memerlukan Langkah Masuk yang Tepat Indonesia menawarkan kombinasi yang semakin relevan bagi investor: pasar domestik yang besar, agenda hilirisasi, pertumbuhan ekonomi digital, serta kebutuhan pembiayaan dan teknologi yang terus berkembang. Namun, peluang yang besar selalu berjalan beriringan dengan kebutuhan untuk memahami struktur perizinan, batasan kegiatan usaha, tata kelola, ketenagakerjaan, perpajakan, dan … Read more

REPRESENTATIVE OFFICE IN INDONESIA: A STRATEGIC GATEWAY TO TEST THE MARKET, ENSURE COMPLIANCE, AND PREPARE FOR INVESTMENT

Indonesia: A Large Market That Requires the Right Market Entry Strategy Indonesia continues to offer an increasingly attractive investment landscape, supported by its large domestic market, downstream industrialization agenda, rapidly growing digital economy, and sustained demand for financing and advanced technology. However, these opportunities are accompanied by the need to understand Indonesia’s licensing framework, business … Read more

PERMENDAG 19 TAHUN 2026 PERKENALKAN KEWAJIBAN BARU BAGI PLATFORM DIGITAL, TERMASUK TRANSPARANSI BIAYA, PRIORITAS PRODUK DALAM NEGERI, DAN PELABELAN AI

Menteri Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“Permendag 19/2026”) yang mulai berlaku pada 8 Juni 2026. Aturan ini juga sekaligus mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang sebelumnya mengatur sektor serupa. Permendag 19/2026 memperkenalkan sejumlah ketentuan baru yang berlaku bagi Penyelenggara Perdagangan … Read more

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE NO. 19 OF 2026 INTRODUCES NEW OBLIGATIONS FOR DIGITAL PLATFORMS, INCLUDING FEE TRANSPARENCY, PRIORITIZATION OF DOMESTIC PRODUCTS, AND AI LABELING REQUIREMENTS

The Minister of Trade has issued Minister of Trade Regulation Number 19 of 2026 on the Implementation of Trade Business Through Electronic Systems (“MOT Regulation 19/2026”), which came into effect on 8 June 2026. This regulation simultaneously revokes the  Regulation of the Minister of Trade Number 31 of 2023, which previously governed the same sector. … Read more