Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum (“POJK 1/2026”) yang mulai berlaku pada 23 Februari 2026. Regulasi ini menggantikan POJK Nomor 37/POJK.03/2017 dan mencerminkan pendekatan OJK yang lebih ketat terhadap penggunaan tenaga kerja asing (“TKA”) di sektor … Read more
The Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) has issued OJK Regulation No. 1 of 2026 concerning the Use of Foreign Workers and Knowledge Transfer Programs by Commercial Banks (“POJK 1/2026”), which came into effect on 23 February 2026. This regulation replaces OJK Regulation No. 37/POJK.03/2017 and reflects OJK’s stricter approach to the employment of … Read more
Pemerintah Indonesia kembali memperkuat tata kelola perlindungan anak di ruang digital melalui penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (“Permenkomdigi 9/2026”). Regulasi ini berlaku efektif sejak 6 Maret 2026 dan mengatur lebih lanjut … Read more
The government of Indonesia has further strengthened the governance framework for child protection in digital spaces through the issuance of Ministry of Communication and Digital Affairs Regulation No. 9 of 2026 on the implementing regulation for Government Regulation No. 17 of 2025 concerning Electronic System Governance in Child Protection (“MOCDA 9/2026”). This regulation has been … Read more
Pada periode kedua bulan Februari 2026, terdapat sejumlah perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkembangan tersebut mencakup berbagai jenis peraturan, antara lain Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Peraturan Presiden (Perpres), Rancangan Perpres, serta berbagai Peraturan Menteri dari kementerian teknis terkait. Selanjutnya, dalam periode ini terdapat perkembangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut … Read more
During the second period of February 2026, a number of developments in Indonesian laws and regulations were recorded. These developments encompass various types of regulations, including Draft Laws (RUU), Draft Government Regulations (RPP), Presidential Regulations (Perpres), Draft Presidential Regulations, as well as various Ministerial Regulations issued by relevant technical ministries. Furthermore, during this period, progress … Read more
Dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem administrasi kekayaan intelektual di Indonesia serta mendukung kemudahan berusaha, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum No. 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek (“Permenkum 5/2026”) yang mulai berlaku pada 23 Februari 2026. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah, dan … Read more
In an effort to improve the efficiency of Indonesia’s intellectual property administrative system and to support the ease of doing business, the Government of Indonesia has issued Minister of Law Regulation No. 5 of 2026 concerning Trademark Registration (“Regulation 5/2026”), which came into effect on 23 February 2026. This regulation replaces Minister of Law and … Read more
Dalam beberapa tahun terakhir, isu perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan menjadi perhatian serius. Peningkatan jumlah pengaduan konsumen terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) menunjukkan bahwa masih terdapat praktik yang merugikan masyarakat, baik dalam bentuk mis-selling produk, kurangnya transparansi informasi, kegagalan pengelolaan dana, hingga penyalahgunaan data konsumen. Kondisi ini diperparah oleh maraknya entitas keuangan ilegal … Read more
In recent years, consumer protection issues in the financial services sector have become a serious concern. The increasing number of consumer complaints against Financial Services Business Actors (Pelaku Usaha Jasa Keuangan – “PUJK”) indicates the continued existence of practices that are detrimental to the public, including product mis-selling, lack of information transparency, mismanagement of funds, … Read more
Copyright © 2026 SW Indonesia
