SWILU

PERMENDAG 19 TAHUN 2026 PERKENALKAN KEWAJIBAN BARU BAGI PLATFORM DIGITAL, TERMASUK TRANSPARANSI BIAYA, PRIORITAS PRODUK DALAM NEGERI, DAN PELABELAN AI

Menteri Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“Permendag 19/2026”) yang mulai berlaku pada 8 Juni 2026. Aturan ini juga sekaligus mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang sebelumnya mengatur sektor serupa. Permendag 19/2026 memperkenalkan sejumlah ketentuan baru yang berlaku bagi Penyelenggara Perdagangan … Read more

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE NO. 19 OF 2026 INTRODUCES NEW OBLIGATIONS FOR DIGITAL PLATFORMS, INCLUDING FEE TRANSPARENCY, PRIORITIZATION OF DOMESTIC PRODUCTS, AND AI LABELING REQUIREMENTS

The Minister of Trade has issued Minister of Trade Regulation Number 19 of 2026 on the Implementation of Trade Business Through Electronic Systems (“MOT Regulation 19/2026”), which came into effect on 8 June 2026. This regulation simultaneously revokes the  Regulation of the Minister of Trade Number 31 of 2023, which previously governed the same sector. … Read more

OJK PERKETAT PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI SEKTOR PERBANKAN MELALUI POJK NO. 1 TAHUN 2026

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum (“POJK 1/2026”) yang mulai berlaku pada 23 Februari 2026. Regulasi ini menggantikan POJK Nomor 37/POJK.03/2017 dan mencerminkan pendekatan OJK yang lebih ketat terhadap penggunaan tenaga kerja asing (“TKA”) di sektor … Read more

KEWAJIBAN BARU PSE DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI RUANG DIGITAL DALAM PERMENKOMDIGI No. 9 TAHUN 2026

Pemerintah Indonesia kembali memperkuat tata kelola perlindungan anak di ruang digital melalui penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (“Permenkomdigi 9/2026”). Regulasi ini berlaku efektif sejak 6 Maret 2026 dan mengatur lebih lanjut … Read more

NEW OBLIGATIONS FOR ELECTRONIC SYSTEM OPERATORS IN CHILD PROTECTION WITHIN DIGITAL SPACES UNDER MOCDA NO. 9 OF 2026

The government of Indonesia has further strengthened the governance framework for child protection in digital spaces through the issuance of Ministry of Communication and Digital Affairs Regulation No. 9 of 2026 on the implementing regulation for Government Regulation No. 17 of 2025 concerning Electronic System Governance in Child Protection (“MOCDA 9/2026”). This regulation has been … Read more

UPDATE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA – PERIODE II FEBRUARI 2026

Pada periode kedua bulan Februari 2026, terdapat sejumlah perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkembangan tersebut mencakup berbagai jenis peraturan, antara lain Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Peraturan Presiden (Perpres), Rancangan Perpres, serta berbagai Peraturan Menteri dari kementerian teknis terkait. Selanjutnya, dalam periode ini terdapat perkembangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut … Read more

UPDATE ON INDONESIAN LAWS AND REGULATIONS – PERIOD II FEBRUARY 2026

During the second period of February 2026, a number of developments in Indonesian laws and regulations were recorded. These developments encompass various types of regulations, including Draft Laws (RUU), Draft Government Regulations (RPP), Presidential Regulations (Perpres), Draft Presidential Regulations, as well as various Ministerial Regulations issued by relevant technical ministries. Furthermore, during this period, progress … Read more

PERCEPATAN PROSEDUR ADMINISTRATIF DALAM PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM NO. 5 TAHUN 2026

Dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem administrasi kekayaan intelektual di Indonesia serta mendukung kemudahan berusaha, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum No. 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek (“Permenkum 5/2026”) yang mulai berlaku pada 23 Februari 2026. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah, dan … Read more