MINISTRY OF FINANCE REGULATIONS NO. 9 YEAR 2024 (PMK 9/2024) CONCERNING SALES TAX ON LUXURY GOODS ON THE IMPORT AND/OR DELIVERY OF TAXABLE LUXURY GOODS IN THE FORM OF CERTAIN FOUR-WHEELED BATTERY-BASED ELECTRIC VEHICLES BORNE BY THE GOVERNMENT IN THE 2024 FISCAL YEAR This regulation aims to support the Government policy in transitioning from the … Read more
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 8 TAHUN 2024 (PMK 8/2024) TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU DAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI BUS TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH Peraturan ini bertujuan untuk melanjutkan dukungan pemerintah berupa kebijakan pemberian insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kendaraan bermotor listrik … Read more
MINISTRY OF FINANCE REGULATIONS NO. 8 YEAR 2024 CONCERNING VALUE ADDED TAX ON DELIVERY OF CERTAIN FOUR-WHEELED BATTERY-BASED ELECTRIC VEHICLES AND CERTAIN BUS BATTERY-BASED ELECTRIC VEHICLES BORNE BY THE GOVERNMENT This regulation aims to continue government support to provide fiscal incentives in the form of Value Added Tax (VAT) for the delivery of certain four-wheeled … Read more
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu adanya upaya menstimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan, untuk itu diperlukan dukungan pemerintah berupa kebijakan pemberian insentif fiskal. Peraturan ini bertujuan untuk melanjutkan kebijakan insentif fiskal di sektor perumahan pada tahun 2023. 1. PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan, ditanggung … Read more
MINISTRY OF FINANCE REGULATIONS NO. 7 YEAR 2024 (PMK 7/2024) CONCERNING VALUE ADDED TAX ON SUPPLIES OF LANDED HOUSES AND FLAT UNITS BORNE BY THE GOVERNMENT FOR THE 2024 FISCAL YEAR To increase Indonesia’s economic growth and to stimulate public interest to spend in housing sector, the government show the support to provide fiscal incentives … Read more
DATA PROTECTION CONTROLS AND LIMIT OF INFORMATION TO KEEP ITS PRIVACY AND SAFETY
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2024 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 Sehubungan dengan adanya perubahan cara perhitungan PPh Pasal 21, Pemerintah telah menerbitkan peraturan … Read more
REGULATION OF THE MINISTRY OF DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER – 2/PJ/2024 REGARDING FORM AND PROCEDURES FOR PROVIDING PROOF OF WITHHOLDING INCOME TAX ARTICLE 21 AND/OR ARTICLE 26 AS WELL AS THE FORM, CONTENTS, PROCEDURES FOR COMPLETING, AND PROCEDURES FOR SUBMISSION OF THE INCOME TAX RETURN OF ARTICLE 21 AND/OR ARTICLE 26 In connection … Read more
INCENTIVES FINANCIAL, OPERATION, AND TAX STIMULUS TO ATTRACT INVESTORS GROWING ITS BUSINESS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164 TAHUN 2023 (PMK 164/2023) TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DAN KEWAJIBAN PELAPORAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK Peraturan ini bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, serta kemudahan bagi Wajib Pajak atau Pengusaha … Read more
