SW Indonesia, Author At SW INDONESIA

KEWAJIBAN BARU DALAM PERMENKUM 49/2025: PELAPORAN TAHUNAN PERSEROAN MELALUI RUPS

Pada akhir tahun 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (“Permenkum 49/2025”) yang mulai berlaku pada 17 Desember 2025. Peraturan ini menggantikan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 dan membawa sejumlah penyesuaian terhadap tata cara administrasi Perseroan Terbatas. Permenkum … Read more

POJK No. 38/2025: UPAYA OPTIMALISASI PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Dalam beberapa tahun terakhir, isu perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan menjadi perhatian serius. Peningkatan jumlah pengaduan konsumen terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) menunjukkan bahwa masih terdapat praktik yang merugikan masyarakat, baik dalam bentuk mis-selling produk, kurangnya transparansi informasi, kegagalan pengelolaan dana, hingga penyalahgunaan data konsumen. Kondisi ini diperparah oleh maraknya entitas keuangan ilegal … Read more

OJK REGULATION NO. 38/2025: EFFORTS TO OPTIMIZE CONSUMER PROTECTION IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR

In recent years, consumer protection issues in the financial services sector have become a serious concern. The increasing number of consumer complaints against Financial Services Business Actors (Pelaku Usaha Jasa Keuangan – “PUJK”) indicates the continued existence of practices that are detrimental to the public, including product mis-selling, lack of information transparency, mismanagement of funds, … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2025 TENTANG PERLAKUAN ATAS BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB, SERTA HARTA HIBAHAN DALAM PAJAK PENGHASILAN

Peraturan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi terkait zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi dan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan bagi pihak penerima. Berikut ini adalah ketentuan utama dalam PMK Nomor 114 Tahun 2025: … Read more

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 114 OF 2025 ON THE TAX TREATMENT OF AID OR DONATIONS, INCLUDING ZAKAT OR MANDATORY RELIGIOUS CONTRIBUTIONS, AS WELL AS GRANTED ASSETS FOR INCOME TAX PURPOSES

This regulation is enacted to provide legal certainty and administrative ease regarding zakat or mandatory religious contributions, as well as donations and/or costs for the development of social infrastructure, which are deductible from gross income for the donor and excluded from income tax objects for the recipient. The following are the main provisions of Minister … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Berikut ini adalah ketentuan utama dalam PMK Nomor 112 Tahun 2025: Ketentuan Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam … Read more

MINISTER OF FINANCE REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 112 OF 2025 CONCERNING THE PROCEDURES FOR THE IMPLEMENTATION OF DOUBLE TAXATION AVOIDANCE AGREEMENTS

This regulation is enacted to implement the provisions of Article 50 paragraph (2) of Government Regulation Number 55 of 2022 concerning Adjustments to Regulations in the Field of Income Tax, and therefore, it is necessary to establish a Minister of Finance Regulation regarding the Procedures for the Implementation of Double Taxation Avoidance Agreements. The following … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Peraturan ini ditetapkan untuk lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum mengenai pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak, perlu mengatur ketentuan mengenai pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Berikut ini adalah ketentuan utama dalam PMK Nomor 111 Tahun 2025: Ruang Lingkup Pengawasan Bentuk Kegiatan Pengawasan Dalam rangka Pengawasan Wajib … Read more

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 111 OF 2025 ON TAXPAYER COMPLIANCE SUPERVISION

This regulation is enacted to further ensure fairness and legal certainty in the implementation of taxpayer compliance supervision; therefore, it is necessary to regulate the provisions on taxpayer compliance supervision through the issuance of a Minister of Finance Regulation on Taxpayer Compliance Supervision. The following are the main provisions of Minister of Finance Regulation Number … Read more

Jakarta	UOB Plaza 34th Floor, Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta 10230
Tangerang	Unity Building 3rd Floor, Jl. Boulevard Gading Serpong M5/21. Tangerang 15810
Surabaya	Spazio Building 5th Floor, Jl. Mayjen Yono Suwoyo Kav.3, Surabaya 60226