SW Indonesia, Author At SW INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2025 TENTANG PERLAKUAN ATAS BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB, SERTA HARTA HIBAHAN DALAM PAJAK PENGHASILAN

Peraturan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi terkait zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi dan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan bagi pihak penerima. Berikut ini adalah ketentuan utama dalam PMK Nomor 114 Tahun 2025: … Read more

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 114 OF 2025 ON THE TAX TREATMENT OF AID OR DONATIONS, INCLUDING ZAKAT OR MANDATORY RELIGIOUS CONTRIBUTIONS, AS WELL AS GRANTED ASSETS FOR INCOME TAX PURPOSES

This regulation is enacted to provide legal certainty and administrative ease regarding zakat or mandatory religious contributions, as well as donations and/or costs for the development of social infrastructure, which are deductible from gross income for the donor and excluded from income tax objects for the recipient. The following are the main provisions of Minister … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Berikut ini adalah ketentuan utama dalam PMK Nomor 112 Tahun 2025: Ketentuan Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam … Read more

MINISTER OF FINANCE REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 112 OF 2025 CONCERNING THE PROCEDURES FOR THE IMPLEMENTATION OF DOUBLE TAXATION AVOIDANCE AGREEMENTS

This regulation is enacted to implement the provisions of Article 50 paragraph (2) of Government Regulation Number 55 of 2022 concerning Adjustments to Regulations in the Field of Income Tax, and therefore, it is necessary to establish a Minister of Finance Regulation regarding the Procedures for the Implementation of Double Taxation Avoidance Agreements. The following … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Peraturan ini ditetapkan untuk lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum mengenai pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak, perlu mengatur ketentuan mengenai pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Berikut ini adalah ketentuan utama dalam PMK Nomor 111 Tahun 2025: Ruang Lingkup Pengawasan Bentuk Kegiatan Pengawasan Dalam rangka Pengawasan Wajib … Read more

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 111 OF 2025 ON TAXPAYER COMPLIANCE SUPERVISION

This regulation is enacted to further ensure fairness and legal certainty in the implementation of taxpayer compliance supervision; therefore, it is necessary to regulate the provisions on taxpayer compliance supervision through the issuance of a Minister of Finance Regulation on Taxpayer Compliance Supervision. The following are the main provisions of Minister of Finance Regulation Number … Read more

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 23/PJ/2025 PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

Bahwa ketentuan PER-23/PJ/2025 bertujuan untuk memperjelas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan mengatur kembali ketentuan mengenai penentuan status subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Berikut ini adalah ketentuan utama dalam PER-23/PJ/2025: Subjek Pajak Dalam Negeri adalah: Subjek Pajak Luar Negeri adalah: Penghasilan yang diperoleh dari Indonesia oleh WNI yang berada di … Read more

REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-23/PJ/2025 ON THE DETERMINATION OF DOMESTIC TAX SUBJECTS AND FOREIGN TAX SUBJECTS

Whereas Regulation PER-23/PJ/2025 aims to clarify the General Provisions and Tax Procedures by re-regulating the provisions concerning the determination of the status of domestic tax subjects and foreign tax subjects. The following are the main provisions of Regulation PER-23/PJ/2025: Domestic Tax Subjects are: Foreign Tax Subjects are: Income earned from Indonesia by an Indonesian citizen … Read more

KBLI 2025 RESMI BERLAKU: PERUBAHAN KUNCI DAN IMPLIKASINYA BAGI KEPATUHAN USAHA DI INDONESIA

Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi menetapkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 melalui Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025. Regulasi ini menggantikan KBLI 2020 dan menjadi standar terbaru dalam pengelompokan kegiatan ekonomi nasional, baik untuk kepentingan statistik maupun koordinasi lintas instansi pemerintah. Masa Transisi dan Kewajiban Penyesuaian KBLI Salah satu ketentuan penting dalam … Read more

KBLI 2025 OFFICIALLY COMES INTO FORCE: KEY CHANGES AND THEIR IMPLICATIONS FOR BUSINESS COMPLIANCE IN INDONESIA

The Central Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik – “BPS”) has officially enacted the Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – “KBLI”) 2025 through BPS Regulation No. 7 of 2025. This regulation replaces KBLI 2020 and serves as the latest standard for classifying economic activities in Indonesia, both for statistical purposes and … Read more

Jakarta	UOB Plaza 34th Floor, Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta 10230
Tangerang	Unity Building 3rd Floor, Jl. Boulevard Gading Serpong M5/21. Tangerang 15810
Surabaya	Spazio Building 5th Floor, Jl. Mayjen Yono Suwoyo Kav.3, Surabaya 60226