SWITU Archives | Page 2 Of 4

PANDUAN PENYUSUNAN TRANSFER PRICING DOCUMENTATION (TP DOC) BERDASARKAN PMK 172 TAHUN 2023

Transfer Pricing Documentation (TP Doc) merupakan salah satu kewajiban administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Penyusunan TP Doc bertujuan untuk menunjukkan bahwa harga transfer yang diterapkan telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) atau Arm’s Length Principle (ALP), sehingga transaksi afiliasi dilakukan sebagaimana transaksi yang dilakukan oleh … Read more

GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF TRANSFER PRICING DOCUMENTATION (TP DOC) BASED ON PMK 172 OF 2023

Transfer Pricing Documentation (TP Doc) is one of the tax administration obligations for Taxpayers who conduct transactions with related parties. The preparation of TP Doc aims to demonstrate that the applied transfer pricing complies with the Arm’s Length Principle (ALP), ensuring that affiliate transactions are conducted as if they were transactions between independent parties. With … Read more

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ/2026 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MINIMUM GLOBAL BERDASARKAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL

Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion Rules/GloBE) merupakan implementasi dari kesepakatan OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS untuk memastikan bahwa kelompok perusahaan multinasional (Grup PMN) dikenakan pajak minimum secara global. Ketentuan ini mengatur berbagai aspek mulai dari penetapan status wajib pajak GloBE, pelaporan, pembayaran pajak tambahan, hingga mekanisme pengawasan dan pertukaran … Read more

DIRECTOR GENERAL OF TAXES REGULATION NUMBER PER-6/PJ/2026 ON PROCEDURES FOR THE EXERCISE OF RIGHTS AND THE FULFILLMENT OF OBLIGATIONS RELATING TO THE GLOBAL MINIMUM TAX BASED ON AN INTERNATIONAL AGREEMENT

The Director General of Taxes Regulation regarding the Global Minimum Tax (Global Anti-Base Erosion Rules/GloBE) is an implementation of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS agreement to ensure that multinational enterprise groups (MNE Groups) are subject to a global minimum tax. This regulation governs various aspects, ranging from the determination of GloBE taxpayer status, reporting, … Read more

PERATURAN PEMERINTAH (PP) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 membawa sejumlah perubahan penting terhadap ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang sebelumnya diatur dalam PP 55 Tahun 2022. Adapun perubahannya mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Tarif 0,5% Tanpa Batasan Waktu Penggunaan Terbitnya PP 20 tahun 2026 memberikan penegasan atas aturan PP … Read more

GOVERNMENT REGULATION (PP) OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 20 OF 2026 CONCERNING AMENDMENTS TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 55 OF 2022 CONCERNING ADJUSTMENTS TO REGULATIONS IN THE FIELD OF INCOME TAX

Government Regulation No. 20 of 2026 (GR-20/2026) introduces several important changes to the provisions governing Final Income Tax for Taxpayers with certain gross turnover thresholds, which were previously regulated under Government Regulation No. 55 of 2022 (GR-55/2022). The changes include the following: 1. 0,5% Tax Rate Without a Time Limitation GR-20/2026 clarifies the provisions of … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bahwa ketentuan PMK 28 Tahun 2026 bertujuan meningkatkan akurasi dan lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Berikut ini adalah ketentuan dalam PMK 28 Tahun 2026: Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak setelah melakukan … Read more

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 28 OF 2026 CONCERNING PROCEDURES FOR PRELIMINARY REFUNDS OF TAX OVERPAYMENTS

The provisions of Minister of Finance Regulation (PMK) Number 28 of 2026 are aimed at enhancing accuracy and strengthening legal certainty in the exercise of taxpayers’ rights and the fulfillment of tax obligations. Accordingly, adjustments to the procedures governing preliminary refunds of tax overpayments are necessary. The following are the provisions in PMK 28 of … Read more

UPDATE PERATURAN PERPAJAKAN TERBARU: HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI WAJIB PAJAK

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2026. II. PENGUMUMAN NOMOR PENG-25/PJ.09/2026 TENTANG IMBAUAN PENERBITAN BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI MELALUI CORETAX DJP Wajib Pajak Instansi Pemerintah (WP IP) pengguna Aplikasi Gaji Web wajib memastikan penerbitan Bukti Potong PPh Pasal 21/26 (Formulir BPA1/BPA2) untuk pegawai tetap. … Read more

LATEST TAX REGULATION UPDATES: KEY POINTS TAXPAYERS NEED TO KNOW

Under this regulation: This regulation came into effect on March 2026, 16. II. ANNOUNCEMENT NUMBER PENG-25/PJ.09/2026 CONCERNING APPEAL FOR ISSUING INCOME TAX WITHHOLDING CERTIFICATE IN THE CONTEXT OF REPORTING ANNUAL INDIVIDUAL INCOME TAX SPT THROUGH CORETAX DJP This announcement emphasizes that: This announcement was issued on March 2026, 10. III. ANNOUNCEMENT NUMBER PENG-27/PJ.09/2026 … Read more

Jakarta	UOB Plaza 34th Floor, Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta 10230
Tangerang	Unity Building 3rd Floor, Jl. Boulevard Gading Serpong M5/21. Tangerang 15810
Surabaya	Spazio Building 5th Floor, Jl. Mayjen Yono Suwoyo Kav.3, Surabaya 60226