SW Indonesia

OJK PERKETAT PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI SEKTOR PERBANKAN MELALUI POJK NO. 1 TAHUN 2026

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum (“POJK 1/2026”) yang mulai berlaku pada 23 Februari 2026. Regulasi ini menggantikan POJK Nomor 37/POJK.03/2017 dan mencerminkan pendekatan OJK yang lebih ketat terhadap penggunaan tenaga kerja asing (“TKA”) di sektor … Read more

The Indonesia Stock Exchange Partners with SW Indonesia to Educate the Public on IPO Readiness

JAKARTA — Amid increasingly complex capital market dynamics and rising investor demands for transparency and corporate governance, education regarding readiness for an Initial Public Offering (IPO) is becoming increasingly important for the Indonesian business world. On this basis, the Indonesia Stock Exchange (IDX) has once again partnered with SW Indonesia in organizing a seminar titled … Read more

Bursa Efek Indonesia Gandeng SW Indonesia Edukasi Publik Kesiapan IPO

JAKARTA — Di tengah dinamika pasar modal yang semakin kompleks dan meningkatnya tuntutan investor terhadap transparansi serta tata kelola perusahaan, edukasi mengenai kesiapan menuju Initial Public Offering (IPO) menjadi semakin penting bagi dunia usaha Indonesia. Atas dasar itulah Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menggandeng SW Indonesia dalam penyelenggaraan seminar bertajuk IPO Readiness: Strengthen Investor Relations … Read more

GOVERNMENT REGULATION (PP) OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 20 OF 2026 CONCERNING AMENDMENTS TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 55 OF 2022 CONCERNING ADJUSTMENTS TO REGULATIONS IN THE FIELD OF INCOME TAX

Government Regulation No. 20 of 2026 (GR-20/2026) introduces several important changes to the provisions governing Final Income Tax for Taxpayers with certain gross turnover thresholds, which were previously regulated under Government Regulation No. 55 of 2022 (GR-55/2022). The changes include the following: 1. 0,5% Tax Rate Without a Time Limitation GR-20/2026 clarifies the provisions of … Read more

SW NIHAO Newsletter Edition June 2026

NICKEL Nickel Mining Regulatory Framework镍矿业监管框架Kerangka Regulasi Industri Nikel Nickel Company Taxation Aspect镍企业税务问题Aspek Perpajakan Perusahaan Nikel Nickel Industry Comparative Data镍行业对比数据Data Pembanding Industri Nikel Nickel PPB P5L Treatment镍行业PBB P5L税务处理Perlakuan PBB P5L Nikel Nickle Financial Statements: Navigating Audit Risk镍业财务报表:驾驭审计风险Laporan Keuangan Nikel: Menavigasi Risiko Audit

KEWAJIBAN BARU PSE DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI RUANG DIGITAL DALAM PERMENKOMDIGI No. 9 TAHUN 2026

Pemerintah Indonesia kembali memperkuat tata kelola perlindungan anak di ruang digital melalui penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (“Permenkomdigi 9/2026”). Regulasi ini berlaku efektif sejak 6 Maret 2026 dan mengatur lebih lanjut … Read more

NEW OBLIGATIONS FOR ELECTRONIC SYSTEM OPERATORS IN CHILD PROTECTION WITHIN DIGITAL SPACES UNDER MOCDA NO. 9 OF 2026

The government of Indonesia has further strengthened the governance framework for child protection in digital spaces through the issuance of Ministry of Communication and Digital Affairs Regulation No. 9 of 2026 on the implementing regulation for Government Regulation No. 17 of 2025 concerning Electronic System Governance in Child Protection (“MOCDA 9/2026”). This regulation has been … Read more

PERPANJANGAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH BADAN TAHUN PAJAK 2025

A. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 71/PJ/2026 TENTANG KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK 2025 Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-71/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan Dalam Rangka … Read more