SW Indonesia

PENGUMUMAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PENG-10/PJ.09/2026 TENTANG PEMBERITAHUAN LAYANAN HELPDESK ASISTENSI PELAPORAN SPT TAHUNAN DI KANTOR PUSAT DJP

Tujuan dari pengumuman ini adalah untuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak mengenai penyediaan layanan Helpdesk Asistensi Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2025 di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta unit vertikal lainnya. Fasilitas ini disediakan guna memastikan kelancaran dan kemudahan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya. Berikut ini adalah beberapa … Read more

ANNOUNCEMENT OF THE DIRECTORATE GENERAL OF TAXES NUMBER PENG-10/PJ.09/2026 REGARDING NOTICE OF HELPDESK SERVICES FOR ASSISTANCE WITH THE FILING OF ANNUAL TAX RETURNS AT THE DIRECTORATE GENERAL OF TAXES HEAD OFFICE

The purpose of this announcement is to provide information to Taxpayers regarding the availability of Helpdesk Services for Assistance with the Filing of the Annual Tax Return (SPT) for Fiscal Year 2025 within the Head Office of the Directorate General of Taxes (DJP) as well as its other vertical units. This facility is provided to … Read more

PERCEPATAN PROSEDUR ADMINISTRATIF DALAM PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM NO. 5 TAHUN 2026

Dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem administrasi kekayaan intelektual di Indonesia serta mendukung kemudahan berusaha, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum No. 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek (“Permenkum 5/2026”) yang mulai berlaku pada 23 Februari 2026. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah, dan … Read more

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 2/PJ.09/2026 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Pada tanggal 9 Januari 2026 telah diterbitkan Pengumuman Nomor PENG-2/PJ.09/2026 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 mengenai Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 (PMK-112/2025), disampaikan bahwa penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) oleh Wajib Pajak Luar Negeri dilakukan dengan menggunakan … Read more

ANNOUNCEMENT NUMBER PENG-2/PJ.09/2026 REGARDING THE IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF FINANCE REGULATION NUMBER 112 OF 2025 ON THE PROCEDURES FOR THE APPLICATION OF DOUBLE TAXATION AVOIDANCE AGREEMENTS

On 9 January 2026, Announcement Number PENG-2/PJ.09/2026 was issued concerning the implementation of Minister of Finance Regulation Number 112 of 2025 on the Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreements. Following the enactment of Minister of Finance Regulation Number 112 of 2025 (PMK-112/2025), it is hereby conveyed that the application of Double Taxation … Read more

ANNOUNCEMENT NUMBER PENG-2/PJ.09/2026 REGARDING THE IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF FINANCE REGULATION NUMBER 112 OF 2025 ON THE PROCEDURES FOR THE APPLICATION OF DOUBLE TAXATION AVOIDANCE AGREEMENTS

On 9 January 2026, Announcement Number PENG-2/PJ.09/2026 was issued concerning the implementation of Minister of Finance Regulation Number 112 of 2025 on the Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreements. Following the enactment of Minister of Finance Regulation Number 112 of 2025 (PMK-112/2025), it is hereby conveyed that the application of Double Taxation … Read more

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 2/PJ.09/2026 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Pada tanggal 9 Januari 2026 telah diterbitkan Pengumuman Nomor PENG-2/PJ.09/2026 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 mengenai Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 (PMK-112/2025), disampaikan bahwa penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) oleh Wajib Pajak Luar Negeri dilakukan dengan menggunakan … Read more

NEW OBLIGATIONS UNDER MOHR REGULATION NO. 49 OF 2025:

ANNUAL REPORTING OF COMPANIES THROUGH THE GMS At the end of 2025, the Government issued Minister of Law Regulation No. 49 of 2025 on the Requirements and Procedures for the Registration of Establishment, Amendment, and Dissolution of Limited Liability Companies (“MoHR Regulation 49/2025”), which came into force on 17 December 2025. This regulation replaces Minister … Read more

KEWAJIBAN BARU DALAM PERMENKUM 49/2025: PELAPORAN TAHUNAN PERSEROAN MELALUI RUPS

Pada akhir tahun 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (“Permenkum 49/2025”) yang mulai berlaku pada 17 Desember 2025. Peraturan ini menggantikan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 dan membawa sejumlah penyesuaian terhadap tata cara administrasi Perseroan Terbatas. Permenkum … Read more