DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES (DGT) NUMBER KEP-79/PJ/2025 ON THE POLICY OF ELIMINATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR LATE PAYMENT OF INCOME TAX ARTICLE 29 PAYABLE AND/OR SUBMISSION OF THE ANNUAL INCOME TAX RETURN FOR INDIVIDUAL FOR THE FISCAL YEAR 2024 IN CONNECTION WITH PUBLIC HOLIDAYS AND COLLECTIVE LEAVE OF NYEPI DAY (NEW YEAR … Read more
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (DJP) NOMOR KEP-79/PJ/2025 TENTANG KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 YANG TERUTANG DAN/ATAU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2024 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA DALAM RANGKA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1947) DAN HARI RAYA IDULFITRI … Read more
As stated by Lawrence M. Friedman, a law professor from the United States, the effectiveness and success of law enforcement are influenced by three important components, namely legal structure, legal substance, and legal culture. This serves as the basis for the government, which is currently working on a Draft Presidential Regulation related to Legal Compliance … Read more
Sebagaimana diungkapkan oleh seorang professor hukum dari Amerika Serikat, Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi tiga komponen penting, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hal ini pula yang mendasari pemerintah yang saat ini sedang menggodok Rancangan Peraturan Presiden terkait Kepatuhan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Hukum. Dalam Pasal … Read more
DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER KEP-67/PJ/2025 ON THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES ON THE POLICY OF ELIMINATING ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR LATE PAYMENT AND/OR DEPOSIT OF TAX Owed AND SUBMISSION OF NOTIFICATION LETTERS IN CONNECTION WITH THE IMPLEMENTATION OF CORETAX SYSTEM (KEP-67/PJ/2025) KEP-67/PJ/2025 aims to provide legal certainty in the … Read more
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-67/PJ/2025 TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PAJAK YANG TERUTANG DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX (KEP-67/PJ/2025) KEP-67/PJ/2025 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penghapusan sanksi administratif sehubungan dengan masa transisi implementasi Sistem Coretax. Wajib Pajak diberikan penghapusan … Read more
SYSTEM: HOW TO Cover Story : Internet of Things (IoT) Core Tax System:How to Prepare Tax Invoice核心税务系统：如何准备税务发票Sistem Inti Pajak:Cara Menyiapkan Faktur Pajak Internal Control System:How to Set-Up内部控制系统：如何设置Sistem Pengendalian Internal:Cara Set-Up Financial Reporting System:How to Review the Control财务报告系统：如何审查控制措施Sistem Pelaporan Keuangan:Cara Mereview Pengendalian OSS-RBA System:How to Register for FDIOSS-RBA 系统：如何注册外商直接投资Sistem OSS-RBA:Cara Daftar untuk PMA Decarbonization Measurement System:How … Read more
Since its enactment in 2000, regulations on bank secrecy in Indonesia have undergone various changes in line with the dynamics of the financial sector. Initially, this provision was regulated in Bank Indonesia Regulation No. 2/19/PBI/2000 (“PBI 2/2000”), which affirmed the obligation of banks to maintain the confidentiality of customer information of their depositors and depositors, … Read more
Sejak diberlakukan pada tahun 2000, regulasi terkait kerahasiaan bank di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan dinamika sektor keuangan. Pada awalnya, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 (“PBI 2/2000”), yang menegaskan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah penyimpan dan simpanannya, serta mengatur kondisi tertentu yang memungkinkan pengungkapan informasi tersebut. Namun, … Read more
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 (PMK 10/2025) TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA STIMULUS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2025 Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial, telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah … Read more
