SW Indonesia

DINAMIKA HUKUM PERDAGANGAN & PERSAINGAN USAHA: MENELAAH IMPLIKASI PP NO. 3 TAHUN 2026

Pendahuluan Pada 15 Januari 2026, pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Peraturan Pemerintah ini tidak sekadar memperbarui ketentuan teknis operasional perizinan dalam bidang perdagangan, melainkan membawa pergeseran signifikan dalam persaingan usaha, distribusi barang, dan tata niaga domestik. Tulisan ini … Read more

THE DYNAMICS OF TRADE AND COMPETITION LAW: EXAMINING THE IMPLICATIONS OF GOVERNMENT REGULATION NO. 3 OF 2026

Introduction On January 15, 2026, the government officially enacted Government Regulation (PP) Number 3 of 2026 concerning the Amendment to Government Regulation Number 29 of 2021 on the Implementation of the Trade Sector. This Government Regulation does not merely update the technical operational provisions for licensing in the trade sector; rather, it introduces a significant … Read more

PERUBAHAN TARIF PNBP DI KEMENTERIAN HUKUM MELALUI PP 30/2026: BERLAKU MULAI AGUSTUS 2026

Baru-baru ini pemerintah menetapkan aturan baru melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum (“PP 30/2026”), yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Agustus 2026. Regulasi ini melakukan restrukturisasi menyeluruh atas penataan dan besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) yang … Read more

SW NIHAO Newsletter Edition August 2026

GLOBAL MINIMUM TAX Global Minimum Tax:A New Form of Fairness for Multinational Investors全球最低税:跨国投资者的新秩序Pajak Minimum Global:Bentuk Keadilan Baru untuk Investor Multinasional Global Minimum Tax:Technical Regulations in Indonesia全球最低税率:印度尼西亚的技术法规Pajak Minimum Global:Peraturan Teknis di Indonesia Global Minimum Tax:Transfer Pricing Becomes More Strategic全球最低税率:转让定价变得更加具有战略意义Pajak Minimum Global:Transfer Pricing Menjadi Lebih Strategis Global Minimum Tax:From Tax Planning to Tax Governance全球最低税率:从税务规划走向税务治理Pajak Minimum Global:Dari Perencanaan … Read more

Michell Suharli on ESG, Leadership & SW Batik – The Voice of Strategic Asia

Di tengah tuntutan bisnis yang semakin kompleks, keberhasilan tidak lagi hanya diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari dampak positif yang diberikan kepada masyarakat dan lingkungan. Artikel berikut menampilkan pandangan Michell Suharli, CEO SW Indonesia, membahas kepemimpinan, ESG, serta inisiatif SW Batik yang menggabungkan pelestarian budaya, pemberdayaan komunitas, dan keberlanjutan bisnis. Semoga kisah dan pemikiran … Read more

PERMENAKER NO. 11 TAHUN 2026: PENGATURAN BARU MENGENAI TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Menteri Ketenagakerjaan telah menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (“Permenaker 11/2026”) sebagai pengaturan baru mengenai tata cara pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia, yang secara resmi mulai berlaku pada 3 Juli 2026. Dengan berlakunya Permenaker 11/2026, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2026 TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN

Dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakili kepentingannya di hadapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Seiring dengan perkembangan administrasi perpajakan dan meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan … Read more

MINISTER OF FINANCE REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 44 OF 2026 CONCERNING THE REQUIREMENTS FOR BECOMING A TAX REPRESENTATIVE AND THE PROCEDURES FOR THE EXERCISE OF TAX RIGHTS AND THE FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS BY TAX REPRESENTATIVES

In carrying out their tax rights and fulfilling their tax obligations, taxpayers may appoint a representative to act on their behalf before the Direktorat Jenderal Pajak (DJP). In response to the continuous development of Indonesia’s tax administration system and the growing need for greater legal certainty, the Government has issued PMK No. 44 of 2026 … Read more