SW Indonesia, Author At SW INDONESIA

Michell Suharli on ESG, Leadership & SW Batik – The Voice of Strategic Asia

Di tengah tuntutan bisnis yang semakin kompleks, keberhasilan tidak lagi hanya diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari dampak positif yang diberikan kepada masyarakat dan lingkungan. Artikel berikut menampilkan pandangan Michell Suharli, CEO SW Indonesia, membahas kepemimpinan, ESG, serta inisiatif SW Batik yang menggabungkan pelestarian budaya, pemberdayaan komunitas, dan keberlanjutan bisnis. Semoga kisah dan pemikiran … Read more

PERMENAKER NO. 11 TAHUN 2026: PENGATURAN BARU MENGENAI TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Menteri Ketenagakerjaan telah menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (“Permenaker 11/2026”) sebagai pengaturan baru mengenai tata cara pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia, yang secara resmi mulai berlaku pada 3 Juli 2026. Dengan berlakunya Permenaker 11/2026, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah … Read more

MINISTER OF MANPOWER REGULATION NO. 11 OF 2026: NEW REGULATIONS FOR LABOUR INSPECTION PROCEDURES

The Minister of Manpower has enacted Minister of Manpower Regulation No. 11 of 2026 on Labour Inspection Procedures (“MOM Regulation 11/2026”) as the new regulatory framework governing labour inspection procedures in Indonesia, which officially came into effect on 3 July 2026. With the enactment of MOM Regulation 11/2026, Minister of Manpower Regulation No. 33 of … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2026 TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN

Dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakili kepentingannya di hadapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Seiring dengan perkembangan administrasi perpajakan dan meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan … Read more

MINISTER OF FINANCE REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 44 OF 2026 CONCERNING THE REQUIREMENTS FOR BECOMING A TAX REPRESENTATIVE AND THE PROCEDURES FOR THE EXERCISE OF TAX RIGHTS AND THE FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS BY TAX REPRESENTATIVES

In carrying out their tax rights and fulfilling their tax obligations, taxpayers may appoint a representative to act on their behalf before the Direktorat Jenderal Pajak (DJP). In response to the continuous development of Indonesia’s tax administration system and the growing need for greater legal certainty, the Government has issued PMK No. 44 of 2026 … Read more

REPRESENTATIVE OFFICE DI INDONESIA: GERBANG STRATEGIS UNTUK MENGUJI PASAR, MENATA KEPATUHAN, DAN MENYIAPKAN INVESTASI

Indonesia: Pasar Besar yang Memerlukan Langkah Masuk yang Tepat Indonesia menawarkan kombinasi yang semakin relevan bagi investor: pasar domestik yang besar, agenda hilirisasi, pertumbuhan ekonomi digital, serta kebutuhan pembiayaan dan teknologi yang terus berkembang. Namun, peluang yang besar selalu berjalan beriringan dengan kebutuhan untuk memahami struktur perizinan, batasan kegiatan usaha, tata kelola, ketenagakerjaan, perpajakan, dan … Read more

REPRESENTATIVE OFFICE IN INDONESIA: A STRATEGIC GATEWAY TO TEST THE MARKET, ENSURE COMPLIANCE, AND PREPARE FOR INVESTMENT

Indonesia: A Large Market That Requires the Right Market Entry Strategy Indonesia continues to offer an increasingly attractive investment landscape, supported by its large domestic market, downstream industrialization agenda, rapidly growing digital economy, and sustained demand for financing and advanced technology. However, these opportunities are accompanied by the need to understand Indonesia’s licensing framework, business … Read more

PANDUAN PENYUSUNAN TRANSFER PRICING DOCUMENTATION (TP DOC) BERDASARKAN PMK 172 TAHUN 2023

Transfer Pricing Documentation (TP Doc) merupakan salah satu kewajiban administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Penyusunan TP Doc bertujuan untuk menunjukkan bahwa harga transfer yang diterapkan telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) atau Arm’s Length Principle (ALP), sehingga transaksi afiliasi dilakukan sebagaimana transaksi yang dilakukan oleh … Read more

GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF TRANSFER PRICING DOCUMENTATION (TP DOC) BASED ON PMK 172 OF 2023

Transfer Pricing Documentation (TP Doc) is one of the tax administration obligations for Taxpayers who conduct transactions with related parties. The preparation of TP Doc aims to demonstrate that the applied transfer pricing complies with the Arm’s Length Principle (ALP), ensuring that affiliate transactions are conducted as if they were transactions between independent parties. With … Read more

Jakarta	UOB Plaza 34th Floor, Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta 10230
Tangerang	Unity Building 3rd Floor, Jl. Boulevard Gading Serpong M5/21. Tangerang 15810
Surabaya	Spazio Building 5th Floor, Jl. Mayjen Yono Suwoyo Kav.3, Surabaya 60226