SW Indonesia

PANDUAN PENYUSUNAN TRANSFER PRICING DOCUMENTATION (TP DOC) BERDASARKAN PMK 172 TAHUN 2023

Transfer Pricing Documentation (TP Doc) merupakan salah satu kewajiban administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Penyusunan TP Doc bertujuan untuk menunjukkan bahwa harga transfer yang diterapkan telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) atau Arm’s Length Principle (ALP), sehingga transaksi afiliasi dilakukan sebagaimana transaksi yang dilakukan oleh … Read more

GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF TRANSFER PRICING DOCUMENTATION (TP DOC) BASED ON PMK 172 OF 2023

Transfer Pricing Documentation (TP Doc) is one of the tax administration obligations for Taxpayers who conduct transactions with related parties. The preparation of TP Doc aims to demonstrate that the applied transfer pricing complies with the Arm’s Length Principle (ALP), ensuring that affiliate transactions are conducted as if they were transactions between independent parties. With … Read more

SW NIHAO Newsletter Edition July 2026

ACCOUNTING STANDARDS PSAK 118 PSAK 118 (IFRS 18):Business and Investment ImplicationsPSAK 118 (IFRS 18):对商业与投资的影响PSAK 118 (IFRS 18):Implikasi Bisnis dan Investasi PSAK 118 (IFRS 18):Presentation and Disclosure in Financial StatementsPSAK 118 (IFRS 18):财务报表中的列报与披露PSAK 118 (IFRS 18):Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan PSAK 118 (IFRS 18):Implementation for Investment and Retail BanksPSAK 118 (IFRS 18):在投资银行与零售银行的实施PSAK 118 (IFRS 18):Implementasi … Read more

SW Sustainability Center Highlights Sustainability as a Driver of Business Performance at Asia-Pacific Sustainable Business Summit 2026

Tangerang, 24 June 2026 – Febryanti Simon, Managing Partner of SW Sustainability Center, participated as a panel speaker at the Asia-Pacific Sustainable Business Summit 2026, joining industry leaders from across the region to discuss how organizations can embed sustainability into business performance and long-term value creation. The panel challenged the traditional perception that sustainability is … Read more

PERMENDAG 19 TAHUN 2026 PERKENALKAN KEWAJIBAN BARU BAGI PLATFORM DIGITAL, TERMASUK TRANSPARANSI BIAYA, PRIORITAS PRODUK DALAM NEGERI, DAN PELABELAN AI

Menteri Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“Permendag 19/2026”) yang mulai berlaku pada 8 Juni 2026. Aturan ini juga sekaligus mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang sebelumnya mengatur sektor serupa. Permendag 19/2026 memperkenalkan sejumlah ketentuan baru yang berlaku bagi Penyelenggara Perdagangan … Read more

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE NO. 19 OF 2026 INTRODUCES NEW OBLIGATIONS FOR DIGITAL PLATFORMS, INCLUDING FEE TRANSPARENCY, PRIORITIZATION OF DOMESTIC PRODUCTS, AND AI LABELING REQUIREMENTS

The Minister of Trade has issued Minister of Trade Regulation Number 19 of 2026 on the Implementation of Trade Business Through Electronic Systems (“MOT Regulation 19/2026”), which came into effect on 8 June 2026. This regulation simultaneously revokes the  Regulation of the Minister of Trade Number 31 of 2023, which previously governed the same sector. … Read more

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ/2026 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MINIMUM GLOBAL BERDASARKAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL

Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion Rules/GloBE) merupakan implementasi dari kesepakatan OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS untuk memastikan bahwa kelompok perusahaan multinasional (Grup PMN) dikenakan pajak minimum secara global. Ketentuan ini mengatur berbagai aspek mulai dari penetapan status wajib pajak GloBE, pelaporan, pembayaran pajak tambahan, hingga mekanisme pengawasan dan pertukaran … Read more

DIRECTOR GENERAL OF TAXES REGULATION NUMBER PER-6/PJ/2026 ON PROCEDURES FOR THE EXERCISE OF RIGHTS AND THE FULFILLMENT OF OBLIGATIONS RELATING TO THE GLOBAL MINIMUM TAX BASED ON AN INTERNATIONAL AGREEMENT

The Director General of Taxes Regulation regarding the Global Minimum Tax (Global Anti-Base Erosion Rules/GloBE) is an implementation of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS agreement to ensure that multinational enterprise groups (MNE Groups) are subject to a global minimum tax. This regulation governs various aspects, ranging from the determination of GloBE taxpayer status, reporting, … Read more

OJK PERKETAT PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI SEKTOR PERBANKAN MELALUI POJK NO. 1 TAHUN 2026

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum (“POJK 1/2026”) yang mulai berlaku pada 23 Februari 2026. Regulasi ini menggantikan POJK Nomor 37/POJK.03/2017 dan mencerminkan pendekatan OJK yang lebih ketat terhadap penggunaan tenaga kerja asing (“TKA”) di sektor … Read more