SW Indonesia, Author At SW INDONESIA

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 2/PJ.09/2026 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Pada tanggal 9 Januari 2026 telah diterbitkan Pengumuman Nomor PENG-2/PJ.09/2026 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 mengenai Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 (PMK-112/2025), disampaikan bahwa penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) oleh Wajib Pajak Luar Negeri dilakukan dengan menggunakan … Read more

ANNOUNCEMENT NUMBER PENG-2/PJ.09/2026 REGARDING THE IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF FINANCE REGULATION NUMBER 112 OF 2025 ON THE PROCEDURES FOR THE APPLICATION OF DOUBLE TAXATION AVOIDANCE AGREEMENTS

On 9 January 2026, Announcement Number PENG-2/PJ.09/2026 was issued concerning the implementation of Minister of Finance Regulation Number 112 of 2025 on the Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreements. Following the enactment of Minister of Finance Regulation Number 112 of 2025 (PMK-112/2025), it is hereby conveyed that the application of Double Taxation … Read more

ANNOUNCEMENT NUMBER PENG-2/PJ.09/2026 REGARDING THE IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF FINANCE REGULATION NUMBER 112 OF 2025 ON THE PROCEDURES FOR THE APPLICATION OF DOUBLE TAXATION AVOIDANCE AGREEMENTS

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 2/PJ.09/2026 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

NEW OBLIGATIONS UNDER MOHR REGULATION NO. 49 OF 2025:

ANNUAL REPORTING OF COMPANIES THROUGH THE GMS At the end of 2025, the Government issued Minister of Law Regulation No. 49 of 2025 on the Requirements and Procedures for the Registration of Establishment, Amendment, and Dissolution of Limited Liability Companies (“MoHR Regulation 49/2025”), which came into force on 17 December 2025. This regulation replaces Minister … Read more

KEWAJIBAN BARU DALAM PERMENKUM 49/2025: PELAPORAN TAHUNAN PERSEROAN MELALUI RUPS

Pada akhir tahun 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (“Permenkum 49/2025”) yang mulai berlaku pada 17 Desember 2025. Peraturan ini menggantikan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 dan membawa sejumlah penyesuaian terhadap tata cara administrasi Perseroan Terbatas. Permenkum … Read more

POJK No. 38/2025: UPAYA OPTIMALISASI PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Dalam beberapa tahun terakhir, isu perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan menjadi perhatian serius. Peningkatan jumlah pengaduan konsumen terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) menunjukkan bahwa masih terdapat praktik yang merugikan masyarakat, baik dalam bentuk mis-selling produk, kurangnya transparansi informasi, kegagalan pengelolaan dana, hingga penyalahgunaan data konsumen. Kondisi ini diperparah oleh maraknya entitas keuangan ilegal … Read more

OJK REGULATION NO. 38/2025: EFFORTS TO OPTIMIZE CONSUMER PROTECTION IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR

In recent years, consumer protection issues in the financial services sector have become a serious concern. The increasing number of consumer complaints against Financial Services Business Actors (Pelaku Usaha Jasa Keuangan – “PUJK”) indicates the continued existence of practices that are detrimental to the public, including product mis-selling, lack of information transparency, mismanagement of funds, … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2025 TENTANG PERLAKUAN ATAS BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB, SERTA HARTA HIBAHAN DALAM PAJAK PENGHASILAN

Peraturan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi terkait zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi dan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan bagi pihak penerima. Berikut ini adalah ketentuan utama dalam PMK Nomor 114 Tahun 2025: … Read more

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 114 OF 2025 ON THE TAX TREATMENT OF AID OR DONATIONS, INCLUDING ZAKAT OR MANDATORY RELIGIOUS CONTRIBUTIONS, AS WELL AS GRANTED ASSETS FOR INCOME TAX PURPOSES

This regulation is enacted to provide legal certainty and administrative ease regarding zakat or mandatory religious contributions, as well as donations and/or costs for the development of social infrastructure, which are deductible from gross income for the donor and excluded from income tax objects for the recipient. The following are the main provisions of Minister … Read more

Jakarta	UOB Plaza 34th Floor, Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta 10230
Tangerang	Unity Building 3rd Floor, Jl. Boulevard Gading Serpong M5/21. Tangerang 15810
Surabaya	Spazio Building 5th Floor, Jl. Mayjen Yono Suwoyo Kav.3, Surabaya 60226