In response to a judicial review of Law Number 6 of 2023 on the Enactment of Regulation of the Government in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law (“Law 6/2023), the Constitutional Court (“MK”) issued Decision Number 168/PUU-XII/2023 (“Decision 168/2023”) on December 1st, 2023, following a petition filed by a … Read more
Sebagai respon atas permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU 6/2023), maka Mahkamah Konstitusi (“MK”) telah menjatuhkan Putusan No. 168/PUU-XII/2023 (“Putusan 168/2023”) pada tanggal 1 Desember 2023 lalu oleh sekelompok pemohon (“Para Pemohon”). Keputusan akhirnya, MK mengabulkan … Read more
REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 74 OF 2024 (PMK 74/2024) REGARDING THE FORMATION OF ALLOWANCES FOR DOUBTFUL ACCOUNT THAT MAY BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME This regulation aims to provide legal certainty, fairness, and ease in calculating the cost of establishing bad debt allowance for banks and other business entities that extend credit, … Read more
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74 TAHUN 2024 (PMK 74/2024) TENTANG PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan dalam penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih bagi usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, … Read more
LATEST PROVISION ON ARBITRATION in PERMA No. 03/2023 Definition of Arbitration According to Article 1 number 1 of Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (“Arbitration Law“), arbitration is a method of resolving civil cases outside the general court system, based on an arbitration agreement made in writing by the disputing … Read more
KETENTUAN TERBARU MENGENAI ARBITRASE DALAM PERMA NO. 03/2023 Pengertian Arbitrase Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian satu perkara perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lebih … Read more
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78 TAHUN 2024 (PMK 78/2024) TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN BEA METERAI Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran bea meterai, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan bea meterai sesuai dengan prinsip simplifikasi regulasi. Berikut beberapa pokok pengaturan yang terdapat dalam PMK 78/2024: Pendampingan jasa perpajakan dapat menghubungi: … Read more
MINISTER OF FINANCE REGULATION NUMBER 78 OF 2024 (PMK 78/2024) ON STAMP DUTY IMPLEMENTATION PROVISIONS This regulation aims to provide convenience in fulfilling stamp duty payment obligations, as well as to provide legal certainty in the implementation of stamp duty collection in accordance with the principle of regulatory simplification. Below are some key provisions found … Read more
EXPANSION OF THE SCOPE OF INVESTMENT FACILITIES FOR IKN BUSINESS ACTORS ON GR 29/2024 As a step towards realizing the Capital City of Nusantara (Ibu Kota Nusantara – “IKN”) as a sustainable global city, the government issued Regulation Number 12/2023 on the Issuance of Business Licenses, Ease of Doing Business and Investment Facilities for Business … Read more
PERLUASAN LINGKUP FASILITAS INVESTASI BAGI PELAKU USAHA DI KAWASAN IKN PADA PP 29/2024 Sebagai langkah untuk mewujukan Ibu Kota Nusantara (“IKN”) sebagai kota global yang berkelanjutan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (“PP 12/2023”) pada 6 Maret … Read more
