SW Indonesia

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-67/PJ/2025 TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PAJAK YANG TERUTANG DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX (KEP-67/PJ/2025) KEP-67/PJ/2025 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penghapusan sanksi administratif sehubungan dengan masa transisi implementasi Sistem Coretax. Wajib Pajak diberikan penghapusan … Read more

Sejak diberlakukan pada tahun 2000, regulasi terkait kerahasiaan bank di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan dinamika sektor keuangan. Pada awalnya, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 (“PBI 2/2000”), yang menegaskan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah penyimpan dan simpanannya, serta mengatur kondisi tertentu yang memungkinkan pengungkapan informasi tersebut. Namun, … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 (PMK 10/2025) TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA STIMULUS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2025 Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial, telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 (PMK 11/2025) TENTANG KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 (PMK 11/2025) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penghitungan pajak pertambahan nilai dengan menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain dan … Read more