SW NIHAO Newsletter E.27 – July 2024
IPO READINESS SUPPORT FROM INDONESIA STOCK EXCHANGE AND SUPPORTING PROFESSIONS
IPO READINESS SUPPORT FROM INDONESIA STOCK EXCHANGE AND SUPPORTING PROFESSIONS
Peraturan ini bertujuan memberikan insentif baik fiskal maupun non-fiskal untuk mendorong masyarakat pelaku usaha berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan IKN. Insentif fiskal diberikan salah satunya dalam bentuk insentif perpajakan, sedangkan insentif non-fiskal diberikan dalam bentuk kemudahan perizinan. Latar belakang PMK ini adalah untuk memenuhi pertumbuhan target ekonomi 2045 yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi … Read more
NEW CAPITAL CITY WORLD SMART CITY TO SUSTAINABLE: CONCEPT, PROJECTS, AND TAX FACILITIES
PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG MASUK/KELUAR WILAYAH INDONESIA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri) baru-baru ini telah memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang masuk atau Keluar Wilayah Indonesia (Permenkumham 9/2024) yang mulai berlaku pada 18 Juni 2024 nanti. Pemberlakuan Permenkumham 9/2024 sekaligus akan mencabut dan … Read more
ELECTRIC VEHICLE INNOVATION IN TRANSPORTATION IN DRIVING SUSTAINABILITY INITIATIVES
KEY POINTS OF CHANGE IN THE SECOND AMENDMENT OF INDONESIA’S ITE LAW On 2 January 2024, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) officially made its second amendment into Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (Amendment). … Read more
POIN-POIN PENTING YANG BERUBAH DALAM AMANDEMEN KEDUA UU ITE Tepat pada 2 Januari 2024 lalu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara resmi melakukan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Amandemen). Terdapat sejumlah … Read more
AUTHENTICITY AUDIT REPORT, TAX PAYMENT, MINUTES OF MEETING AND ELECTRONIC SIGNATURES
GMS In General General Meeting of Shareholders (GMS) holds unparalleled authority within the corporate structure. It is one of the corporate organs endowed with powers not granted to the board of directors or the boards of commissioners within the limits specified in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company (Company Law) and/or the … Read more
RUPS Secara Umum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) membawa otoritas yang tak terbandingkan dalam struktur perseroan. RUPS menjadi salah satu organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan/atau anggaran dasar. Dalam hal ini, RUPS memegang … Read more