SW Indonesia, Author At SW INDONESIA

CONFIDENTIALITY OF AUDIT INFORMATION BY PUBLIC ACCOUNTING FIRMS: LEGAL LIMITATIONS ON REQUESTS FROM THIRD PARTIES AND/OR COURT ORDERS

The legal limitations on the disclosure of audit information by a Public Accounting Firm (Kantor Akuntan Publik – “KAP”) to third parties, including administrators in Suspension of Debt Payment Obligations (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang – “PKPU”) proceedings or within the context of judicial examination, are governed by Law Number 5 of 2011 on Public Accountants … Read more

Kerahasiaan Informasi Audit oleh Kantor Akuntan Publik: Batasan Hukum atas Permintaan Pihak Ketiga dan/atau Perintah Pengadilan

Batasan hukum atas pembukaan informasi laporan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada pihak ketiga, termasuk pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau dalam konteks pemeriksaan peradilan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (“UU 5/2011”) serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“UU Kepailitan”). Permintaan informasi … Read more

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/PT BKI and the New Era of State Investment: Operational Holding within a Legal Framework

The Government of the Republic of Indonesia has taken a strategic legal step to optimize the management of State-Owned Enterprises (SOEs) through the issuance of Government Regulation Number 15 of 2025 concerning the Addition of State Capital Participation into the Share Capital of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). This regulation reflects the implementation of SOE … Read more

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/PT BKI dan Era Baru Investasi Negara: Holding Operasional dalam Bingkai Hukum

Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah hukum strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Dimana aturan ini yakni perwujudan dari kebijakan transformasi BUMN, khususnya dalam kerangka pembentukan holding operasional investasi negara. Peraturan … Read more

ND-4/PJ/PJ.02/2025 regarding Affirmation of Tax Treatment for Management of Apartments

The Directorate General of Taxes (DGT), through its Official Memorandum No. ND-4/PJ/PJ.02/2025, has provided legal certainty regarding tax compliance obligations and clarified the Income Tax (PPh) and Value-Added Tax (VAT) treatment for apartment building management. This memorandum is officially addressed to directors within the DGT, Head of Regional Tax Offices, Head of Information and Complaint … Read more

ND-4/PJ/PJ.02/2025 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan atas Pengelolaan Rumah Susun

DJP melalui Nota Dinas No. ND-4/PJ/PJ.02/2025 memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, serta memberikan penegasan terkait perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengelolaan rumah susun. Nota Dinas ini sebenarnya ditujukan untuk jajaran direktur di lingkungan DJP, kepala Kanwil DJP, kepala kantor layanan informasi dan pengaduan (KLIP), serta kepala KPP. Sesuai … Read more

Revisi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Melalui PP 6/2025 tentang Perubahan atas PP 37/2021

Sebagai bentuk respons atas dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, pemerintah Indonesia melakukan pembaruan atas program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (“JKP”) yang sebelumnya telah diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 (“PP 37/2021”). Adapun program JKP ini disusun untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (“PHK”), dengan memberikan manfaat berupa uang … Read more

Revision of the Unemployment Insurance (JKP) Program Through GR 6/2025 on Amendments to GR 37/2021

As a response to the evolving social and economic dynamics, the Indonesian government has renewed the Unemployment Insurance (“JKP”) program which was previously introduced through Government Regulation Number 37 of 2021 (“GR 37/2021”). The JKP program is designed to provide protection to workers who experience termination of employment (“PHK”), by offering benefits in the form … Read more

Jakarta	UOB Plaza 34th Floor, Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta 10230
Tangerang	Unity Building 3rd Floor, Jl. Boulevard Gading Serpong M5/21. Tangerang 15810
Surabaya	Spazio Building 5th Floor, Jl. Mayjen Yono Suwoyo Kav.3, Surabaya 60226