Wawasan Archives | SW INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (KEP) NOMOR KEP – 239/PJ/2026 TENTANG KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mendorong perekonomian nasional, serta melaksanakan kebijakan perpajakan terkait Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A PMK Nomor 118 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 71 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan. Berikut ini adalah ketentuan … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI BIDANG PERPAJAKAN

Peraturan ini ditetapkan untuk mewujudkan kepastian hukum, memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. PMK Nomor 71 Tahun 2026 mengubah beberapa ketentuan pada PMK Nomor 118 Tahun 2024, yaitu Pasal 14, Pasal 16, Pasal 23, Pasal 32, dan Lampiran C, serta menambahkan Pasal … Read more

Compliance Alert Oktober 2026: Tenggat LKPM Triwulan III 2026 dan Kewajiban Laporan Tahunan Perseroan

Memasuki Oktober, ada dua kewajiban yang sebaiknya masuk dalam daftar perhatian pelaku usaha. Pertama, penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan III 2026 melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang jangka waktunya berakhir pada 15 Oktober 2026. Kewajiban ini didasarkan pada Pasal 284 sampai dengan Pasal 286 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2026 TENTANG KONSULTAN PAJAK DAN PIHAK LAIN YANG BERTINDAK SEBAGAI KUASA WAJIB PAJAK

Seiring dengan perkembangan sistem perpajakan dan meningkatnya peran profesi perpajakan dalam mendukung kepatuhan Wajib Pajak, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. Ketentuan ini menggantikan PMK Nomor 111/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 175/PMK.01/2022. PMK ini bertujuan untuk memperkuat profesionalisme, integritas, … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI YANG DILAKUKAN MELALUI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI

Seiring dengan meningkatnya transaksi digital lintas negara yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi tersebut belum berjalan secara optimal. Untuk menyesuaikan administrasi perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepastian pemungutan pajak, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 49 Tahun 2026 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas … Read more

DINAMIKA HUKUM PERDAGANGAN & PERSAINGAN USAHA: MENELAAH IMPLIKASI PP NO. 3 TAHUN 2026

Pendahuluan Pada 15 Januari 2026, pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Peraturan Pemerintah ini tidak sekadar memperbarui ketentuan teknis operasional perizinan dalam bidang perdagangan, melainkan membawa pergeseran signifikan dalam persaingan usaha, distribusi barang, dan tata niaga domestik. Tulisan ini … Read more

PERUBAHAN TARIF PNBP DI KEMENTERIAN HUKUM MELALUI PP 30/2026: BERLAKU MULAI AGUSTUS 2026

Baru-baru ini pemerintah menetapkan aturan baru melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum (“PP 30/2026”), yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Agustus 2026. Regulasi ini melakukan restrukturisasi menyeluruh atas penataan dan besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) yang … Read more

PERMENAKER NO. 11 TAHUN 2026: PENGATURAN BARU MENGENAI TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Menteri Ketenagakerjaan telah menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (“Permenaker 11/2026”) sebagai pengaturan baru mengenai tata cara pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia, yang secara resmi mulai berlaku pada 3 Juli 2026. Dengan berlakunya Permenaker 11/2026, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2026 TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN

Dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakili kepentingannya di hadapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Seiring dengan perkembangan administrasi perpajakan dan meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan … Read more

REPRESENTATIVE OFFICE DI INDONESIA: GERBANG STRATEGIS UNTUK MENGUJI PASAR, MENATA KEPATUHAN, DAN MENYIAPKAN INVESTASI

Indonesia: Pasar Besar yang Memerlukan Langkah Masuk yang Tepat Indonesia menawarkan kombinasi yang semakin relevan bagi investor: pasar domestik yang besar, agenda hilirisasi, pertumbuhan ekonomi digital, serta kebutuhan pembiayaan dan teknologi yang terus berkembang. Namun, peluang yang besar selalu berjalan beriringan dengan kebutuhan untuk memahami struktur perizinan, batasan kegiatan usaha, tata kelola, ketenagakerjaan, perpajakan, dan … Read more

Jakarta	UOB Plaza 34th Floor, Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta 10230
Tangerang	Unity Building 3rd Floor, Jl. Boulevard Gading Serpong M5/21. Tangerang 15810
Surabaya	Spazio Building 5th Floor, Jl. Mayjen Yono Suwoyo Kav.3, Surabaya 60226