Wawasan Archives | SW INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH (PP) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 membawa sejumlah perubahan penting terhadap ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang sebelumnya diatur dalam PP 55 Tahun 2022. Adapun perubahannya mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Tarif 0,5% Tanpa Batasan Waktu Penggunaan Terbitnya PP 20 tahun 2026 memberikan penegasan atas aturan PP … Read more

KEWAJIBAN BARU PSE DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI RUANG DIGITAL DALAM PERMENKOMDIGI No. 9 TAHUN 2026

Pemerintah Indonesia kembali memperkuat tata kelola perlindungan anak di ruang digital melalui penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (“Permenkomdigi 9/2026”). Regulasi ini berlaku efektif sejak 6 Maret 2026 dan mengatur lebih lanjut … Read more

PERPANJANGAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH BADAN TAHUN PAJAK 2025

A. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 71/PJ/2026 TENTANG KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK 2025 Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-71/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan Dalam Rangka … Read more

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bahwa ketentuan PMK 28 Tahun 2026 bertujuan meningkatkan akurasi dan lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Berikut ini adalah ketentuan dalam PMK 28 Tahun 2026: Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak setelah melakukan … Read more

UPDATE PERATURAN PERPAJAKAN TERBARU: HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI WAJIB PAJAK

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2026. II. PENGUMUMAN NOMOR PENG-25/PJ.09/2026 TENTANG IMBAUAN PENERBITAN BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI MELALUI CORETAX DJP Wajib Pajak Instansi Pemerintah (WP IP) pengguna Aplikasi Gaji Web wajib memastikan penerbitan Bukti Potong PPh Pasal 21/26 (Formulir BPA1/BPA2) untuk pegawai tetap. … Read more

UPDATE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA – PERIODE II FEBRUARI 2026

Pada periode kedua bulan Februari 2026, terdapat sejumlah perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkembangan tersebut mencakup berbagai jenis peraturan, antara lain Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Peraturan Presiden (Perpres), Rancangan Perpres, serta berbagai Peraturan Menteri dari kementerian teknis terkait. Selanjutnya, dalam periode ini terdapat perkembangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut … Read more

PENGUMUMAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PENG-10/PJ.09/2026 TENTANG PEMBERITAHUAN LAYANAN HELPDESK ASISTENSI PELAPORAN SPT TAHUNAN DI KANTOR PUSAT DJP

Tujuan dari pengumuman ini adalah untuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak mengenai penyediaan layanan Helpdesk Asistensi Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2025 di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta unit vertikal lainnya. Fasilitas ini disediakan guna memastikan kelancaran dan kemudahan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya. Berikut ini adalah beberapa … Read more

PERCEPATAN PROSEDUR ADMINISTRATIF DALAM PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM NO. 5 TAHUN 2026

Dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem administrasi kekayaan intelektual di Indonesia serta mendukung kemudahan berusaha, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum No. 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek (“Permenkum 5/2026”) yang mulai berlaku pada 23 Februari 2026. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah, dan … Read more

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 2/PJ.09/2026 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Pada tanggal 9 Januari 2026 telah diterbitkan Pengumuman Nomor PENG-2/PJ.09/2026 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 mengenai Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 (PMK-112/2025), disampaikan bahwa penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) oleh Wajib Pajak Luar Negeri dilakukan dengan menggunakan … Read more

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 2/PJ.09/2026 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Jakarta	UOB Plaza 34th Floor, Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta 10230
Tangerang	Unity Building 3rd Floor, Jl. Boulevard Gading Serpong M5/21. Tangerang 15810
Surabaya	Spazio Building 5th Floor, Jl. Mayjen Yono Suwoyo Kav.3, Surabaya 60226