Pajak

Dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakili kepentingannya di hadapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Seiring dengan perkembangan administrasi perpajakan dan meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan … Read more

Transfer Pricing Documentation (TP Doc) merupakan salah satu kewajiban administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Penyusunan TP Doc bertujuan untuk menunjukkan bahwa harga transfer yang diterapkan telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) atau Arm’s Length Principle (ALP), sehingga transaksi afiliasi dilakukan sebagaimana transaksi yang dilakukan oleh … Read more

Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion Rules/GloBE) merupakan implementasi dari kesepakatan OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS untuk memastikan bahwa kelompok perusahaan multinasional (Grup PMN) dikenakan pajak minimum secara global. Ketentuan ini mengatur berbagai aspek mulai dari penetapan status wajib pajak GloBE, pelaporan, pembayaran pajak tambahan, hingga mekanisme pengawasan dan pertukaran … Read more

Bahwa ketentuan PMK 28 Tahun 2026 bertujuan meningkatkan akurasi dan lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Berikut ini adalah ketentuan dalam PMK 28 Tahun 2026: Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak setelah melakukan … Read more

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2026. II.    PENGUMUMAN NOMOR PENG-25/PJ.09/2026 TENTANG IMBAUAN PENERBITAN BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI MELALUI CORETAX DJP Wajib Pajak Instansi Pemerintah (WP IP) pengguna Aplikasi Gaji Web wajib memastikan penerbitan Bukti Potong PPh Pasal 21/26 (Formulir BPA1/BPA2) untuk pegawai tetap. … Read more

Tujuan dari pengumuman ini adalah untuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak mengenai penyediaan layanan Helpdesk Asistensi Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2025 di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta unit vertikal lainnya. Fasilitas ini disediakan guna memastikan kelancaran dan kemudahan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya. Berikut ini adalah beberapa … Read more

Pada tanggal 9 Januari 2026 telah diterbitkan Pengumuman Nomor PENG-2/PJ.09/2026 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 mengenai Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 (PMK-112/2025), disampaikan bahwa penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) oleh Wajib Pajak Luar Negeri dilakukan dengan menggunakan … Read more

Pada tanggal 9 Januari 2026 telah diterbitkan Pengumuman Nomor PENG-2/PJ.09/2026 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 mengenai Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 (PMK-112/2025), disampaikan bahwa penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) oleh Wajib Pajak Luar Negeri dilakukan dengan menggunakan … Read more

Peraturan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi terkait zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi dan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan bagi pihak penerima. Berikut ini adalah ketentuan utama dalam PMK Nomor 114 Tahun 2025: … Read more